Suara.com - Negara melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan kompensasi kepada 36 korban tindak pidana terorisme peristiwa bom Bali I dan II dengan total nilai kompensasi mencapai Rp 7.825.000.000. Penyerahan kompensasi pun masih akan dilakukan bagi para korban lainnya yang mengajukan permohonan.
Penyerahan kompensasi itu dilakukan langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (4/02/2021).
Turut hadir dalam acara Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas, Sekjen LPSK Noor Sidharta dan Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Herwan Khaidir.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan korban yang menerima kompensasi pada kali ini merupakan bagian dari 215 korban terorisme yang berhasil diidentifikasi LPSK dan BNPT sebagai korban terorisme masa lalu.
Penyerahan perdana kompensasi secara simbolis diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2020 di Istana negara.
Untuk korban Bom Bali yang diputuskan berhak menerima kompensasi berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 38 orang korban Bom Bali I dan 7 orang korban bom Bali II.
Sementara pada kesempatan kali ini LPSK menyerahkan kompensasi hanya kepada 37 korban, sebanyak 29 orang korban bom bali I, 7 orang korban bom Bali II dan 1 orang korban Peristiwa penembakan Poso operasi Sadra Maleo.
"Untuk korban bom Bali lainnya ada yang telah menerima kompensasi pada 16 Desember atau pada penyerahan kompensasi sebelumnya di kota lain," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Suara.com, Jumat (5/2/2021).
Besaran nilai kompensasi yang diterima oleh korban sudah mengikuti skema satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan rincuan Rp 250 juta untuk korban meninggal dunia, Rp 210 juga untuk korban dengan kondisi luka berat, Rp 115 juta untuk korban luka sedang dan Rp 75 juta untuk korban luka ringan.
Hasto menjelaskan bahwa penyerahan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan wujud implementasi Undan-undang Nomor 5 Tahun 2018. Menurutnya sejak UU itu terbit, jalan pemulihan bagi korban terorisme terasa makin mulus.
Pasalnya, negara secara benderang telah menyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawabnya. UU Nomor 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukan keberpihakan terhadap korban terorisme.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa kompensasi bagi korban terorisme masa lalu akan terus disalurkan, namun proses pengajuan permohonan kompensasi hanya dibatasi hingga Juni 2021.
Oleh karena itu, ia mengimbau untuk masyarakat yang menjadi korban, khususnya korban bom Bali I dan II agar segera mengajukan permohonan kompensasi kepada LPSK sebelum batas waktu berakhir.
"Bisa segera menghubungi BNPT atau langsung menghubungi nomor Whatsapp LPSK di nomor 0857-7001-0048."
TERPOPULER
