Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki banyak program dengan anggaran besar. Untuk bisa melaksanakan program-program tersebut dengan transparansi, Kemensos merasa perlu pengawalan dan pengawasan dengan menggandeng Kejaksaan, BPKP, Polri dan KPK.
"Kemensos memiliki banyak program dengan anggaran besar, seperti kartu sembako dan BPNT dengan sasaran berbeda, yaitu kluster 10 juta KPM PKH yang paling bawah, 18,5 juta KPM, 10 juta KPM ada irisan dengan BPNT, " ujar Inspektur Jenderal Kemensos, Dadang Iskandar, dalam Rakor dengan Kakorbinmas Mabes Polri terkait Pengawalan dan Pengawasan Program Kemensos tahun 2021 di Jakarta, Senin (8/2/2021).
BPNT, kata Dadang, disalurkan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). PKH dan BPNT merupakan program bersifat regular dari arahan Presiden Joko Widodo, saat peluncuran penyaluran bantuan tunai yang menjadi acuan.
“Di lapangan masih ada kendala terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat, agar tidak ada lagi praktik kurang tepat sasaran, tidak ada pemotongan serta tidak ada pemaketan, ” katanya.
Masih ada ketidaktepat sasaran terkait erat dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi isu karena data belum valid.
“Verifikasi dan validasi (verivali) data masih jadi problem yang harus diantisipasi agar data yang terpisah-pisah menjadi terintegrasi, ” tandasnya.
Kemensos secara khusus menggandeng kepolisian untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan di lapangan dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan penyaluran bantuan sosial (bansos), agar bisa lebih akuntabel dan transparan.
“Itulah pentingnya kami menggandeng dan meminta dukungan Polri agar program JPS dan penyaluran bansos bisa lebih akuntabel dan transparan, ” harap Dadang.
Korbinmas Baharkam Polri, Irjen Suwondo menyatakan kesiapan jajaran Kepolisian untuk membantu Kemensos RI, terutama dalam pengawalan dan pengawasan terkait penyaluran bansos.
Baca Juga: Anak Jalanan di Mojokerto Selesai Dibina Kemensos dan Buka Millenial Koffe
“Kami dari Binmas dan Direktorat Reserse Polri siap 100 persen untuk membantu mengawasi penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kemensos RI, “ tandas Suwondo.
