Suara.com - Selandia Baru menangguhkan semua kontak tingkat tinggi dengan Myanmar dan memberlakukan larangan perjalanan pada para pemimpin militernya.
Menyadur Channel News Asia, Selasa (9/2/2021) Perdana Menteri Jacinda Ardern menyampaikan keputusan tersebut menyusul kudeta yang dilakukan militer Myanmar.
Selandia Baru juga akan memastikan program bantuan yang diberikan tidak akan mencakup proyek-proyek yang disampaikan dengan, atau menguntungkan, pemerintah militer, kata Ardern dalam sebuah konferensi pers.
"Pesan kuat kami adalah kami akan melakukan apa yang kami bisa dari sini di Selandia Baru dan salah satu hal yang akan kami lakukan adalah menangguhkan dialog tingkat tinggi itu ... dan memastikan dana apa pun yang kami berikan ke Myanmar tidak dengan cara apa pun mendukung rezim militer," jelas Perdana Menteri Jacinda Ardern.
Program bantuan yang diberikan Selandia Baru bernilai sekitar 30 juta dolar (Rp 420 miliar) antara 2018 dan 2021, katanya.
Selandia Baru tidak mengakui keabsahan pemerintah yang dipimpin militer dan meminta militer segera membebaskan semua pemimpin politik yang ditahan.
Menteri Luar Negeri Nanaia Mahuta dalam pernyataan terpisah juga mendesak militer Myanmar untuk memulihkan pemerintahan sipil.
Mahuta mengatakan pemerintah juga sepakat untuk menerapkan larangan perjalanan, yang akan diresmikan minggu depan pada para pemimpin militer Myanmar.
Pemimpin militer Myanmar telah berjanji untuk mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.
Baca Juga: Suka Nonton ISIS, Remaja Rencanakan Serang Teror di 2 Masjid Singapura
Militer Myanmar melakukan hal tersebut sebagai upaya untuk menenangkan suasana yang memanas seiring aksi protes terhadap kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi.
