Suara.com - Pemerintah akan memberikan kursus bersertifikasi kepada seluruh perangkat desa hingga mengupayakan perangkat desa bisa mendapatkan gelar sarjana.
Hal itu ditandai lewat kerja sama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan dimulai pada Agustus 2021.
"Kemarin rumusannya sudah dibentuk tim untuk menyusun kurikulum, silabus dan termasuk prodi di bawah komando Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) yang kebetulan sebagai Pertides dengan beberapa rektor," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim, Rabu (10/2/2021).
Penyusunan kurikulum akan disusun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) bersama 5 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).
Nantinya Pertides akan mengimplementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa.
“Nanti kalau sudah selesai, kita dipayungi oleh Pak Dirjen Dikti (Nizam, Red). Nah, pelaksanaannya, tindak lanjutnya nanti urusan kepala desa tentu kewenangannya Pak Mendagri,” ucap Abdul Halim.
Adapun dari kelima perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Negeri Surabaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, IAIN Purwokerto, dan Universitas Negeri Padang.
Ketua Pertides yang juga Rektor UGM Panut Mulyono menambahkan, perangkat desa bisa memiliki derajat kesarjanaan dengan fasilitas untuk mendapat pendidikan mulai dari D1 hingga S1 untuk pembangunan desa.
"Bagi perangkat desa yang menginginkan pendidikan untuk pencapaian derajat kesarjanaan D1, D2, D3, D4, S1, kita juga akan memfasilitasi dengan pembelajaran rekognisi pembelajaran lampau," tutup Panut.
Terkait dengan anggaran sekolah sarjana, pemerintah masih terus merumuskan, namun bisa juga memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari swasta.
"Nanti saya carikan dana dari CSR atau apa beasiswa untuk kuliah, kalau untuk kepala desa nanti Pak Mendagri yang memikirkan bagaimana kepala desa juga mendapatkan support, yang betul-betul berprestasi dikasih beasiswa oleh Pak Mendagri," sambung Abdul Halim.
TERPOPULER
