Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menjadi sorotan terkait pernyataannya yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.
Pernyataan tersebut Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).
Dalam acara tersebut, Jokowi meminta agar seluruh elemen bangsa berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik.
Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Haris Azhar pun ikut menanggapi pernyataan Jokowi tersebut.
Menurut Haris Azhar, pernyataan tersebut dibuat karena naskah yang keliru. Hal itu dia ungkapkan dalam sebuah video yang diunggah di kanal Youtube Realita TV.
"Menurut saya, mungkin yang bikin naskahnya mungkin dimarahin sekarang. Kenapa bikin naskah pidato seperti itu?" ujarnya, dikutip Suara.com, Sabtu (13/2/2021).
Haris Azhar pun mengungkapkan hal tersebut lantaran bisa saja Jokowi tidak memperhatikan isi naskah pidatonya.
Sebab biasanya ucapan dari presiden berasal dari naskah pidato yang telah disiapkan.
"Jokowi nggak aware dan nggak paham dampak dari pernyataan tersebut. Karena presiden itu kalau berbicara harus punya kaitan dengan situasi praktik di lapangannya. Mungkin dia tidak paham naskahnya atau tidak paham naskahnya," lanjutnya.
Baca Juga: Jokowi Dijuluki Aliansi Mahasiswa UGM Juara Lomba Ketidaksesuaian Omongan
Selanjutnya, Haris Azhar mengatakan banyak yang telah terjerat hukum lantaran mengkritik pemerintah.
Terakhir, Haris Azhar pun meminta untuk berhati-hati dengan pernyataan Jokowi tersebut.
Menurut Haris, pernyataan tersebut bisa menjadi sebuah pancingan bagi buzzer untuk melakukan tindakan terhadap masyarakat yang mengkritik pemerintah.
"Hati-hati juga kalau presiden bilang masyarakat harus mengkritik. Itu bukan juga stempel bahwa boleh mengkritik. Tapi itu bisa jadi pancingan. Nanti ada Jokowi lovers, buzzer itu nanti yang akan melakukan tindakan-tindakan terhadap kita," ungkapnya.
