Sejalan Ikut Jokowi, PKS Sebut UU ITE Picu Kriminalisasi karena Pasal Karet

Agung Sandy Lesmana, Bagaskara Isdiansyah

Selasa, 16 Februari 2021 | 10:30 WIB
Sejalan Ikut Jokowi, PKS Sebut UU ITE Picu Kriminalisasi karena Pasal Karet
Presiden Jokowi / [Sekretariat Presiden]

Suara.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta, mengklaim kali ini pihaknya sejalan dengan pemerintah soal pertimbangan untuk merevisi UU ITE. Menurutnya, wacana tersebut sudah digaungkan oleh PKS sejak beberapa tahun lalu namun selalu kandas.

"Rencana ini sejalan dengan pandangan kami yang beberapa tahun terakhir mengusulkan revisi UU ITE dalam RUU Prolegnas, meskipun kandas akibat kurangnya dukungan di parlemen," kata Sukamta kepada Suara.com, Selasa (16/2/2021).

Sukamta mengatakan, fraksi PKS sangat menyambut baik dan setuju atas rencana revisi UU ITE tersebut. Ia menilai hal tersebut akan menguntungkan bagi masyarakat.

"Dari sisi masyarakat hal ini tentu bisa memberikan rasa keadilan dan kenyamanan di masyarakat," ungkapnya.

Anggota Komisi I itu, menjelaskan bahwa sebetulnya undang-undang ini sangat mulia pada awal pembahasannya dulu, untuk memberi kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi dan bisnis di dunia maya. Namun, akhir-akhir ini justru lebih kental nuansa tentang pencemaran nama baiknya.

Hal tersebut pernah juga disuarakan oleh PKS dan PAN ketika revisi UU ITE pada 2016 silam. Pencemaran nama baik dalam pasal tersebut dikhawatirkan menjadi pasal karet.

"Pada implementasinya, ternyata masih banyak proses hukum kasus pencemaran nama baik di lapangan yang tidak sesuai dengan spirit revisi tersebut. Malah terakhir kriminalisasi melebar ke pasal-pasal lain seperti pasal soal hoax dan pasal keonaran yang juga dianggap pasal karet," tandasnya.

Revisi UU ITE

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan semangat awal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menjaga agar ruang digital Indonesia berada dalam kondisi bersih, sehat, beretika, dan produktif.
Namun Jokowi meminta agar implementasi terhadap undang-undang tersebut jangan sampai menimbulkan rasa ketidakadilan.

baca juga

Kepala Negara kemudian meminta pada Kapolri untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE tersebut dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat.

"Negara kita adalah negara hukum yang harus menjalankan hukum yang seadil-adilnya, melindungi kepentingan yang lebih luas, dan sekaligus menjamin rasa keadilan masyarakat," ujar Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 dalam keterangannya, Senin (15/2/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menuturkan pandangannya bahwa belakangan ini banyak masyarakat yang saling membuat laporan dengan menjadikan UU ITE sebagai salah satu rujukan hukumnya.
Menurutnya proses hukum kerap dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Terkait hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memerintahkan Kapolri beserta seluruh jajarannya untuk lebih selektif dalam menyikapi dan menerima pelaporan yang menjadikan undang-undang tersebut sebagai rujukan hukumnya.

"Pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir harus diterjemahkan secara hati-hati. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal Undang-Undang ITE biar jelas," ucap Jokowi.

Namun, apabila keberadaan undang-undang tersebut dirasakan belum dapat memberikan rasa keadilan, Jokowi menegaskan akan meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bersama merevisi Undang-Undang ITE sehingga dapat menjamin rasa keadilan di masyarakat.

"Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi tetap menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan produktif melalui implementasi yang sesuai dari UU tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Viral Warganet Bongkar Riwayat Pendidikan Anggota DPR: Lahir 90 Lulus SD 2004

Viral Warganet Bongkar Riwayat Pendidikan Anggota DPR: Lahir 90 Lulus SD 2004

News | Senin, 16 November 2026 | 11:53 WIB

Meski Tak Ajukan Nama, PKS Harap Calon Wapres Pilihan Prabowo Punya 3 Kriteria Ini

Meski Tak Ajukan Nama, PKS Harap Calon Wapres Pilihan Prabowo Punya 3 Kriteria Ini

News | Minggu, 15 November 2026 | 18:11 WIB

Tak Mau Kecolongan Lagi, Fraksi PKS Minta Ijazah Pengganti Gibran Diperiksa Ketat

Tak Mau Kecolongan Lagi, Fraksi PKS Minta Ijazah Pengganti Gibran Diperiksa Ketat

News | Sabtu, 14 November 2026 | 09:48 WIB

PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi

PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi

News | Jum'at, 13 November 2026 | 19:13 WIB

120 Anggota DPR Teken HMP Pemakzulan Gibran: Fraksi PKS Terbanyak, PAN Cuma 1 Anggota

120 Anggota DPR Teken HMP Pemakzulan Gibran: Fraksi PKS Terbanyak, PAN Cuma 1 Anggota

News | Rabu, 11 November 2026 | 15:00 WIB

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Pengganti

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman Jadi Pengganti

News | Selasa, 10 November 2026 | 21:31 WIB

Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?

Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?

News | Selasa, 10 November 2026 | 21:10 WIB

Tak Ada Jalan Tengah untuk Gibran, Pilihannya Mundur atau Hadapi DPR

Tak Ada Jalan Tengah untuk Gibran, Pilihannya Mundur atau Hadapi DPR

News | Selasa, 10 November 2026 | 18:04 WIB

Alasan Legislator PKS Bentangkan Kertas 'Gibran Mundur': Paripurna Tak Ada Interupsi

Alasan Legislator PKS Bentangkan Kertas 'Gibran Mundur': Paripurna Tak Ada Interupsi

News | Selasa, 10 November 2026 | 13:20 WIB

Polemik Ijazah Gibran, PKS Khawatir Anak Muda Tak Lagi Semangat Sekolah

Polemik Ijazah Gibran, PKS Khawatir Anak Muda Tak Lagi Semangat Sekolah

News | Senin, 09 November 2026 | 16:33 WIB

Terkini

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Masuk Bursa Wapres, Sufmi Dasco Awalnya Kuliah Teknik Elektro hingga Doktor Hukum

Kalbar | Senin, 16 November 2026 | 21:30 WIB

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

Prabowo Diberi Tenggat 25 November Setor 2 Nama Cawapres

News | Senin, 16 November 2026 | 21:16 WIB

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

HAI-FEST 2026 Hadirkan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pameran Inovasi di Balai Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 21:14 WIB

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Lingkar Pemuda Indonesia Dukung Sufmi Dasco Ahmad Dampingi Prabowo sebagai Wakil Presiden

Jakarta | Senin, 16 November 2026 | 21:04 WIB

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Gubernur Tinjau Progres Smelter PT SAI: Dorong Investasi Rp18 Triliun dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 21:01 WIB

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

ASII Berambisi Dongkrak Laba per Saham hingga Rp1200 pada 2030

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 20:55 WIB

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Raffi Ahmad Kembalikan Dana 15 M, Tanggung Jawab atau Strategi Cuci Tangan?

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 20:50 WIB

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

Jateng Siapkan 614 Ribu Genteng, Ahmad Luthfi Bidik Perputaran Ekonomi Lokal

News | Senin, 16 November 2026 | 20:49 WIB

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Detik-Detik Truk Tangki Tertimpa Pohon Raksasa di Magetan, Tiga Orang Luka

Jatim | Senin, 16 November 2026 | 20:44 WIB

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

Ada Modus Tentara Bayaran, Yasonna Minta LPSK Tak Main-main Lindungi Korban TPPO

News | Senin, 16 November 2026 | 20:39 WIB

×