-
Sudah Terima Surpres, DPR Tunggu Pembahasan RUU PDP Sebelum Revisi UU ITE
"Surpres UU ITE sudah diterima di DPR tentunya ini masih dalam tahapan proses dan juga harmonisasi yang ada," kata Dasco
Selengkapnya -
Paku ITE Desak DPR Bentuk Pansus Revisi UU ITE, Baleg: Kalau Diserahkan ke Kami Lebih Bisa
Paku ITE mendesak DPR RI agar membentuk panitia khusus (pansus) untuk melakukan revisi undang-undang tersebut.
Selengkapnya -
Baleg DPR: Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas, Surpres Sudah Turun
Willy mengatakan untuk tahapan selanjutnya perihal revisi UU ITE kemungkinan baru akan dilakukan pada masa sidang berikut.
Selengkapnya -
Ikut Paguyuban Korban UU ITE Audensi di Baleg, Baiq Nuril: Saya Mohon Revisi UU ITE Benar-benar Terlaksana
Baiq Nuril menyamapiakan cerita tentang kasus yang pernah ia alami sampai dipenjara karena dijerat UU ITE.
Selengkapnya -
Masyarakat Diminta Beri Masukkan Terkait Revisi UU ITE
Pemerintah telah bersurat ke DPR untuk membahas revisi UU ITE.
Selengkapnya -
Revisi UU ITE Akan Dibahas Setelah RUU PDP Rampung
Revisi UU ITE akan dibahas setelah RUU PDP rampung. Keduanya sama-sama inisiatif pemerintah.
Selengkapnya -
Tiga Warga Wadas Terancam Dijerat Sanksi UU ITE, Koalisi Serius Revisi UU ITE: Itu Keliru, Harus Dibebaskan!
Tiga Warga Desa Wadas dijerat UU ITE oleh Polisi. Koalisi Serius Revisi UU ITE mendesak ketiganya dibebaskan.
Selengkapnya -
Dianggap Masih Banyak Pasal Multitafsir Dalam Revisi UU ITE, Tim Koalisi Serahkan DIM ke DPR untuk Dikaji
Damar menilai bahwa draft revisi UU ITE perbaikan kedua yang diusulkan pemerintah masih mempertahankan pasal-pasal yang bermasalah.
Selengkapnya -
Presiden Kirim Surat ke DPR Terkait Revisi UU ITE, Ini 4 Pasal yang akan Direvisi
supres terkait revisi UU ITE dikirim pada 16 Desember 2021 ke DPR.
Selengkapnya -
Masih Reses, DPR Baru Bahas Surpres Jokowi soal RUU ITE di Masa Sidang Berikutnya
"Surpres itu ternyata setelah saya cek baru diterima pada 16 Desember pada saat kami sidang terakhir reses."
Selengkapnya -
Klaim Serius Revisi UU ITE, Mahfud Sebut Presiden Jokowi Mau Hapus Pasal-pasal Karet
"...Presiden minta hilangkan diskriminasi itu, hilangkan kalimat-kalimat yang bisa ditafsirkan sebagai pasal karet," tuturnya.
Selengkapnya -
Ajukan Revisi Pasal UU ITE, Jokowi Sudah Kirim Surpres ke DPR Pekan Lalu
"Surat sudah ditandatangani Presiden, dan Surat Presiden (Surpres) tersebut sudah dikirim ke DPR RI pada 16 Desember 2021."
Selengkapnya -
Publik Harus Waspadai Revisi UU ITE, Jangan Sampai Lahir Pasal Karet Baru
Jangan sampai proses yang harusnya menjadi sebuah kebutuhan untuk memutus rantai pemenjaraan ekspresi di ruang digital malah menambah nomenklatur bermasalah, ujar Hemi.
Selengkapnya -
Revisi UU ITE Harus Hapus Pasar Multitafsir
Pasal-pasal multitafsir harus jadi perhatian agar tidak ada masyarakat yang tercederai oleh UU ITE.
Selengkapnya -
PKS Minta Bentuk Pansus untuk Bahas Revisi UU ITE
Anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil mengatakan Revisi UU ITE tidak saja menyangkut komunikasi dan informasi, tetapi juga hukum.
Selengkapnya -
Revisi UU ITE Bakal Tambah Pasal Karet, Aturan Pemerintah Dianggap Makin Represif
"Keonaran di kalangan rakyat merupakan suatu kemungkinan atau suatu potensi yang dapat terjadi," ucapnya.
Selengkapnya -
Revisi UU ITE Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Revisi UU ITE adalah inisiatif pemerintah yang disampaikan Menkumham Yasonna Laoly kepada DPR.
Selengkapnya -
Ada Kemajuan dengan SKB UU ITE, Tetapi Revisi Mutlak Dibutuhkan
Eka Nugraha Putra, mahasiswa doktoral di Indiana University, AS menilai revisi UU ITE mutlak diperlukan saat ini. Meski SKB UU ITE sudah menunjukkan langkah maju.
Selengkapnya -
Masalah dalam UU ITE Tak Bisa Diselesaikan Hanya oleh Pedoman
Koalisi Serius Revisi UU ITE juga menilai SKB Pedoman Implementasi UU ITE disusun tidak transparan dan tanpa partisipasi publik.
Selengkapnya -
Tak Transparan, Pemerintah Didesak Buka Draf SKB Pedoman Interpretasi UU ITE
"Jangan sampai pedoman ini dianggap sebagai proses pengganti revisi UU ITE, sehingga penting untuk Menkopolhukam menjelaskan komitmen pemerintah untuk tetap merevisi UU ITE."
Selengkapnya