KSP Sebut Warga Kritik Pemerintah Tak Akan Masuk ke Wilayah Hukum, Jika...

Dwi Bowo Raharjo, Ummi Hadyah Saleh

Kamis, 18 Februari 2021 | 04:00 WIB
KSP Sebut Warga Kritik Pemerintah Tak Akan Masuk ke Wilayah Hukum, Jika...
Ilustrasi napi di penjara. [Shutterstock]

Suara.com - Tenaga Ahli Utama Bidang Hukum Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan mengatakan pemerintah Indonesia masih membutuhkan kritik dari masyarkat. Tetapi, ia meminta harus bisa dibedakan antara kritik dan yang berkaitan dengan wilayah hukum.

Irfan mengatakan kritik adalah sebuah evaluasi untuk perbaikan kedepannya.

"Kalau memang kritik, pasti kita tahu bersama ada kritik untuk perbaikan, untuk evaluasi kinerja untuk lebih baik ke depannya. Setiap orang pasti butuh kritik, saya saja terkadang butuh dikritik supaya kita tahu dimana kesalahan kita dimana kemampuan kita untuk ada perbaikan," ujar Irfan dalam acara Satu Frame Kompas TV bertajuk "Ketika Jokowi Minta Dikritik " yang dikutip Suara.com, Rabu (17/2/2021) malam

Irfan menyebut ketika berkaitan dengan masalah hukum bukanlah kritik, namun terdapat peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ia menyebut wilayah hukum menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

"Kalau menyangkut hukum di situ ada perbuatan pidana, pasti itu ada peristiwanya ada perbuatan pidananya. Perbuatan pidananya bisa mengetahui itu tentu domainnya adalah aparat penegak hukum," tutur Irfan.

Mantan Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf itu memastikan siapapun yang mengkritik pemerintah tak akan masuk ke wilayah hukum jika kritikan yang konstuktif bukan desktruktif.

"Siapapun yang mengkritik pemerintah tidak akan masuk ke wilayah hukum, sepanjang kritk itu adalah untuk kebaikan konstuktif jangan destruktif. Konstruktif untuk perbaikan, supaya ada perubahan ada soluktif berbeda dengan lainnya," kata dia.

Irfan menyebut jika kritik tersebut lebih caci maki dan terdapat unsur ujaran kebencian sudah pasti terdapat unsur pidana. Menurutnya wajar jika aparat bertindak ketika ada unsur pidana.

"Jadi jangan seolah-olah mengatasnamakan kebebasan, nggak bisa dong kita kan negara hukum Indonesia," ucap dia.

baca juga

"Negara hukum semua ada normanyaa semua ada aturannya. Jadi wilayah mana kita harus bisa mengatakan bahwa ini saya mengkritik kamu kenapa saya dipidana pasti aparat hukum akan melihatnya," Irfan menambahkan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Rileks Kerap Dimaki-maki Pengkritik, Anies: Mereka yang Malu Bukan Saya

Rileks Kerap Dimaki-maki Pengkritik, Anies: Mereka yang Malu Bukan Saya

News | Selasa, 16 Februari 2021 | 12:17 WIB

PPP: Jokowi Minta UU ITE Direvisi Balas Kritik yang Disoal JK

PPP: Jokowi Minta UU ITE Direvisi Balas Kritik yang Disoal JK

News | Selasa, 16 Februari 2021 | 11:28 WIB

Bingung Diserang Buzzer Soal Kritik, JK: Mereka Bertentangan dengan Jokowi

Bingung Diserang Buzzer Soal Kritik, JK: Mereka Bertentangan dengan Jokowi

Jakarta | Senin, 15 Februari 2021 | 19:37 WIB

Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik

Singgung soal Buzzer, JK: Bertanya Saja Tak Boleh, Apalagi Mengkritik

News | Senin, 15 Februari 2021 | 18:56 WIB

Heboh! Jika Negara Sudah Darurat, Cak Nun Berucap Akan Turunkan Presiden

Heboh! Jika Negara Sudah Darurat, Cak Nun Berucap Akan Turunkan Presiden

Hits | Senin, 15 Februari 2021 | 20:34 WIB

Terkini

Gelombang Panas di Prancis: Bayi Kembar 15 Bulan Tewas, Orang Tua Ditangkap

Gelombang Panas di Prancis: Bayi Kembar 15 Bulan Tewas, Orang Tua Ditangkap

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 02:18 WIB

Gelombang Panas Mematikan di Eropa: 1300 Orang Tewas, Suhu Tembus 41,7 C di Jerman

Gelombang Panas Mematikan di Eropa: 1300 Orang Tewas, Suhu Tembus 41,7 C di Jerman

News | Rabu, 01 Juli 2026 | 01:55 WIB

Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?

Di Balik Viral Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung: Tradisi Adat atau Simbol Politik?

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 22:08 WIB

Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti

Potongan Jadi 8 Persen Mulai Besok, Koalisi Ojol Nasional: Janji Prabowo-Dasco Terbukti

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 21:40 WIB

MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu

MUI Usul RUU Pidana LGBT, Gus Ipul: Patut Ditindaklanjuti, Tapi Dibahas Dulu

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 21:37 WIB

TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global

TKD Anjlok 59 Persen, Jakarta Tak Bisa Lagi Bergantung pada APBD demi Kejar Status Kota Global

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 21:20 WIB

Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok

Sempat Tertahan di Papua, Bobby Nasution Pastikan Kontingen Pesparawi Sumut Pulang Besok

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 21:09 WIB

PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG

PDIP Surati Nanik S Deyang Minta Data Nama-nama Kader yang Terlibat MBG

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 21:06 WIB

BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas

BNN Catat 50 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Narkoba, Rehabilitasi Harus Jadi Prioritas

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 21:01 WIB

Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi

Buru Bupati dan Sekda Kuansing, KPK Telusuri Dugaan Kebocoran Informasi

News | Selasa, 30 Juni 2026 | 20:35 WIB

×