Saiful Mujani lantas mengungkit soal demokrasi. Dia mengatakan, hasil akhir dari manuver Moeldoko sejatinya malah membunuh Partai Demokrat.
Tak pelak, menurut dia salah satu cara agar pelemahan demokrasi bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi.
"Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justru jadi presiden karena demokrasi," kata Saiful Mujani.
"Presiden punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi ini sebagian tergantung pada komitmen presiden untuk demokrasi," tandasnya.
Sebelumnya, AHY menegaskan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.
AHY juga sudah meminta kepada pemerintah khususnya Menkumham Yasonna Laoly untuk tidak memberikan legitimasi hukum kepada kepengurusan hasil KLB di Deli Serdang tersebut.