AHY Serahkan Sejumlah Bukti Dokumen, Kemenkumham: Akan Kami Telaah

Erick Tanjung, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 08 Maret 2021 | 13:14 WIB
AHY Serahkan Sejumlah Bukti Dokumen, Kemenkumham: Akan Kami Telaah
Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY didampingi rombongan dari 34 perwakilan DPD partai Demokrat mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021). [Suara.com/Yaumal]

Suara.com - Pihak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham akhirnya menerima kedatangan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan rombongannya, Senin (8/3/2021). Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham akan kaji yang disampaikan kubu AHY.

Dirjen AHU Kemenkumham, Cahyo R Muzhar mengatakan, pihaknya telah menerima aduan yang disampaikan kubu AHY dan jajaran pengurus partainya hari ini. Sejumlah dokumen bukti yang menyatakan KLB Demokrat Deli Serdang ilegal pun sudah diterima.

"Kami menerima kunjungan Pak AHY dan tim beliau hari ini untuk dengarkan apa pun yang disampaikan kepada kami tadi. Termasuk juga menerima dokumen-dokumen yang disampaikan ke Ditjen AHU Kemenkumham," kata Cahyo di Kemenkumham, Jakarta Selatan.

Cahyo mengatakan, pihaknya akan langsung mempelajari dan mengkaji apa yang disampaikan kubu AHY tersebut.

"Tentunya berdasarkan pertemuan tadi apa yang dijelaskan dan disampaikan oleh Pak AHY kami akan catat dan kemudian melakukan telaah lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, ketika disinggung berapa lama pihaknya akan selesai mengkaji aduan dari kubu AHY tersebut, Cahyo enggan mendetil. Menurutnya, yang pasti dokumen aduan tersebut akan dipelajari.

"Nanti akan kami pelajari," tuturnya.

Dua Kubu

Kedua kubu Demokrat akan menyerahkan bukti sah kepengurusan yang mereka klaim masing-masing.

baca juga

Adapun AHY turun langsung membawa serta seluruh Ketua DPD Partai Demokrat ke Kemenkumham. Bukan hanya membuktikan partai Demokrat dibawah kepemimpinannya yang sah, AHY juga bakal membuktikan bahwa kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara produk abal-abal.

"Kami akan menyampaikan bagaimana sikap Partai Demokrat menghadapi KLB abal-abal ini dengan segala bukti yang kita miliki dari sisi legalitas, sesuai AD/ART, ingin menunjukan pada Kemenkumham apa yang menamakan dirinya KLB adalah abal-abal saja dan itu tidak sah dan itu diluar konstitusi AD/ART Partai Demokrat," tutur Anggota Majelis Tinggi Syarief Hasan di DPP Partai Demokrat ditulis Senin.

Syatief mengatakan semua berkas dan surat terkait keabsahan DPP Partai Demokrat kubu AHY, akan dibawa serta ke Kemenkumham pada hari ini

"Oh iya bawa semua, SK dan segala macam kita lengkap lah," ujar Syarief.

Namun, Syarief belum bisa memastikan pihaknya akan bertemu langsung dengan Menkumham Yasonna Laoly atau tidak. Syarief sendiri menyadari bahwa pasa Senin (8/3), tidak hanya kubu AHY yang bakal mendatangi Kemenkumham, melainkan juga kubu Moeldoko.

"Infonya begitu, mudah-mudahan tidak sama lah," kata Syarief.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Cap Moeldoko Ilegal, AHY Bawa Bukti 5 Kontainer Dokumen KLB ke Kemenkumham

Cap Moeldoko Ilegal, AHY Bawa Bukti 5 Kontainer Dokumen KLB ke Kemenkumham

News | Senin, 08 Maret 2021 | 13:08 WIB

Usai Adu Legalitas di Kemenkumham, AHY dan Rombongan ke KPU

Usai Adu Legalitas di Kemenkumham, AHY dan Rombongan ke KPU

News | Senin, 08 Maret 2021 | 12:53 WIB

AHY ke Kemenkumham Minta Tolak Pengambilalihan Kepemimpinan Demokrat

AHY ke Kemenkumham Minta Tolak Pengambilalihan Kepemimpinan Demokrat

News | Senin, 08 Maret 2021 | 12:50 WIB

Terkini

15 Bank Tumbang Sepanjang 2026, LPS Sebut Bukan Karena Kondisi Ekonomi

15 Bank Tumbang Sepanjang 2026, LPS Sebut Bukan Karena Kondisi Ekonomi

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 16:02 WIB

Soroti Penampilan LNGSHOT di MAMA Awards, Jay Park Nilai Terlalu Singkat

Soroti Penampilan LNGSHOT di MAMA Awards, Jay Park Nilai Terlalu Singkat

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 15:50 WIB

Prabowo Diusul Punya 3 Wapres, PKB: Enggak Usah Ngadi-ngadi

Prabowo Diusul Punya 3 Wapres, PKB: Enggak Usah Ngadi-ngadi

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:49 WIB

Lelaki yang Perlahan Kembali, Lalu Pergi

Lelaki yang Perlahan Kembali, Lalu Pergi

Your Say | Minggu, 22 November 2026 | 15:48 WIB

Kekayaan Alam Melimpah Tapi Tak Mengalir ke Rakyat, Tamsil Linrung Sentil Pasal 33 UUD 1945

Kekayaan Alam Melimpah Tapi Tak Mengalir ke Rakyat, Tamsil Linrung Sentil Pasal 33 UUD 1945

News | Minggu, 22 November 2026 | 15:44 WIB

Harga Bitcoin Bangkit di Atas USD60.000 Usai Jatuh ke Level Terendah

Harga Bitcoin Bangkit di Atas USD60.000 Usai Jatuh ke Level Terendah

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:35 WIB

10 Orang Terkaya Baru Indonesia: Prajogo Pangestu Merosot, Haji Isam Meroket?

10 Orang Terkaya Baru Indonesia: Prajogo Pangestu Merosot, Haji Isam Meroket?

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:35 WIB

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

BI Akan Pakai Big Data QRIS demi Genjot Kredit UMKM

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:32 WIB

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Disokong Dana China, Bahlil Janji Program Hilirisasi Sentuh Pengusaha Kecil

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:30 WIB

Tak Hanya Bangun Baru, Pemerintah Ingin Perusahaan Renovasi Rumah Sekitar Operasional

Tak Hanya Bangun Baru, Pemerintah Ingin Perusahaan Renovasi Rumah Sekitar Operasional

Bisnis | Minggu, 22 November 2026 | 15:25 WIB

×