- Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyatakan kekayaan alam Indonesia sejarahnya hanya menguntungkan pihak asing.
- Kabupaten Batu Bara memiliki industri nasional megah, tetapi satu dari sepuluh warganya masih miskin.
- Pemerintah membentuk Satgas PKH untuk mengambil alih jutaan hektare lahan demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Suara.com - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menilai kekayaan alam Indonesia sejak dahulu telah memberikan keuntungan besar bagi pihak asing, sementara manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di dalam negeri.
Dia mencontohkan Hindia Belanda yang dahulu mengeruk kekayaan Nusantara melalui VOC. Sementara saat ini, menurut Tamsil, ada negara kecil yang menjadi sangat makmur melalui praktik transfer pricing dan under invoicing atas sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Karena itu, dia menilai pekerjaan rumah bangsa dalam menjalankan Pasal 33 UUD 1945 bukan lagi sebatas persoalan tafsir, melainkan keberanian untuk mengimplementasikannya.
“Kekayaan alam Indonesia membuat dua negara jadi terkaya di dunia. Dulu Hindia Belanda melalui VOC mengangkut rempah-rempah, sekarang ada negara kecil jadi sangat makmur karena kekayaan SDA dari Indonesia melalui transfer pricing dan under invoicing,” ujar Tamsil dalam keterangannya, Minggu (22/11/2026).
Tamsil mengatakan, Pasal 33 UUD 1945 lahir dari luka sejarah. Kekayaan Nusantara, termasuk tembakau Deli dan karet Sumatera Timur, selama berabad-abad diangkut ke luar negeri sebagai komoditas perdagangan internasional. Namun, masyarakat yang menanam dan menghasilkannya tetap hidup dalam kemiskinan.
Dari pengalaman tersebut, Bung Hatta merumuskan sistem perekonomian sebagai usaha bersama yang dijalankan secara kolektif berdasarkan asas kekeluargaan.
Menurut Tamsil, persoalan ketimpangan manfaat kekayaan alam itu hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Dia mencontohkan Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, sebagai gambaran paradoks kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Di wilayah tersebut berdiri Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang menjadi kebanggaan industri nasional. Namun, Tamsil menyebut satu dari sepuluh warga di daerah itu masih hidup dalam kemiskinan.
“Kekayaan berdiri megah, tetapi tidak sepenuhnya mengalir ke rumah-rumah di sekitarnya. Ini yang sedang dikoreksi oleh Presiden,” jelasnya.
Dia juga menyinggung langkah pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mengambil alih jutaan hektare lahan dan kawasan hutan untuk dikelola negara demi kepentingan rakyat.
“Ada Satgas PKH yang mengambil alih jutaan hektare lahan dan kawasan hutan untuk dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat,” tambah Tamsil.
Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI itu mengajak masyarakat mendukung implementasi Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh berhenti pada aspek kepemilikan, tetapi harus memastikan pemanfaatannya benar-benar ditujukan bagi kemakmuran rakyat.
“Ukuran keberhasilan atas penguasaan bukan dari volume sumber daya alam yang digali dari perut bumi, tetapi berapa banyak yang kembali kepada rakyat dan masyarakat setempat,” ucapnya.
Tamsil menyebut sejumlah program prioritas pemerintah sebagai upaya mengembalikan manfaat kekayaan alam kepada masyarakat. Program tersebut antara lain renovasi sekolah dan puskesmas, rumah bersubsidi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.
Dia juga menilai Sumatera Utara pernah membuktikan bahwa prinsip Indonesia First dapat diwujudkan. Salah satu contohnya adalah pengambilalihan Inalum yang resmi kembali ke pangkuan Republik Indonesia pada 9 Desember 2013, setelah kontrak Proyek Asahan yang ditandatangani di Tokyo pada 1975 berakhir.