REGIONAL:
Suara.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng mengganggap rencana Demokrat kubu Moeldoko yang akan mempolisikan dirinya sebagai bentuk ancaman. Namun, ia tak akan gentar dan bungkam.
"Mungkin mereka pikir dengan diancam kami akan bungkam, takut lalu menerima KLB abal-abal dengan ketumnya yang abal-abal pula. Tidak," kata Andi dalam unggahan di akun instagramnya @andi_a_mallarangeng seperti dilihat Suara.com, Rabu (10/3/2021).
Mantan Menpora era SBY tersebut mengaku dengan adanya rencana dipolisikan tidak menyurutkan ia dan jajaran Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menegaskan, bersama para kader lainnya akan tetap melawan kezaliman para begal politik yang disebutnya mau mengambil alih Demokrat.
"Ancaman seperti ini tidak akan menyurutkan saya, kader Demokrat sejati, untuk melawan kezaliman, melawan begal politik yang mau mengambil alih secara paksa kepemimpinan partai kami. Kami akan lawan, every step of the way. Insyaallah kebenaran akan menang," ujarnya.
Dipolisikan
Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Demokrat kubu Moeldoko, Razman Nasution mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan melaporkan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng ke Bareskrim Polri. Andi dianggap telah menyebar fitnah karena sebut pemerintah intervensi diadakannya KLB Deli Serdang.
"Kami lapor ke Bareskrim karena ini menyangkut negara. Dia telah menuduh pemerintah mengintervensi terjadinya KLB. Ini justifikasi ini fitnah," kata Razman kepada Suara.com, Rabu (10/3).
Razman mengklaim, bahwa Moeldoko selaku ketua umum partai hasil KLB menyatakan tak ada hubungannya Presiden Joko Widodo dengan gelaran KLB Deli Serdang.
"Bahwa pak Moeldoko tidak ada hubungannya dengan pak Jokowi urusan sebagai ketua umum Demokrat KLB," ungkapnya.
Razman mengatakan, dirinya akan memperkarakan secara hukum pernyataan Andi Mallarangeng pada saat hadiri acara dialog di sebuah televisi swasta dengan nama program Prime Time pada 8 Maret 2021. Menurutnya, kubu AHY selalu punya narasi pemerintah ikut campur soal adanya KLB.
TERPOPULER