Suara.com - Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Fitrah Nur, meminta para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk menjaga dan menjamin kualitas bangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini Fitria dalam Focus Group Discussion (FGD) bertemakan "Ketersediaan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diselenggarakan Bank BTN dan BP Tapera". Ia menyebut, adanya hunian yang berkualitas dan memenuhi kriteria rumah yang layak huni diharapkan dapat menjaga kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini.
"Kementerian PUPR tidak hanya fokus pada kuantitas bangunan saja tapi juga kualitas bangunan rumah untuk masyarakat," ujar Fitrah, Kamis (18/3/2021).
Fitrah bilang, kualitas bangunan hunian yang baik membuat masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarganya. Selain itu, rumah yang sehat diharapkan dapat memenuhi spesisifikasi ruang, kecukupan pencahayaan, ventilasi udara yang baik, air bersih yang memadai, lantai yang baik dan konstruksi bangunan yang baik.
Adanya Program Sejuta Rumah, imbuh Fitrah, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni. Untuk itu, Kementerian PUPR siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pengembang, perbankan dan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni dengan harga yang terjangkau.
"Kualitas bangunan harus menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dari pengembang perumahan. Sedangkan perbankan juga harus menyalurkan KPR untuk rumah yang berkualitas juga," terangnya.
Perbankan, imbuhnya, juga sangat berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Berbagai program penyediaan dan pembiayaan perumahan terus di dorong pemerintah untuk mempermudah akses KPR rumah khususnya rumah bersubsidi.
"Kami harap dengan Program Sejuta Rumah akan lebih banyak masyarakat yang bisa menghuni rumah yang layak huni," tandas Fitrah.
TERPOPULER
