Infografis
"Ini yang penting di situ, jangan sampai proyek besarnya jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga ini terkendala karena siapa yang bertanggung jawab tidak jelas apakah PDAM kota atau kabupaten atau PDAM di tingkat provinsi atau Menteri PU," kata dia.
Jokowi meminta pemangku kepentingan untuk segera melakukan rapat dan menentukan siapa yang bertanggungjawab.
"Karena ini kalau nggak diselesaikan di lapangan, praktek yang saya alami yang saya lihat ada waduk gede banget, irigasi primer nya sudah disiapkan, tapi untuk yang sekunder dan tersier tidak ada, terus airnya sampai ke sawah lewat mana? Ini juga sama nanti kalau nggak di lapangan Saya ini ke lapangan melihat saya tanya kan bener, selesaikan secepat-cepatnya," tutur Jokowi.
Jokowi ingin kerjasama yang telah dibangun dengan skema KPBU dapat segera bermanfaat untuk masyarakat.
Ia juga berharap dengan skema KPBU dapat mengurangi beban APBN.
"Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong tidak hanya di unggulan saja tetapi juga untuk proyek-proyek yang lain sehingga beban APBN ini juga akan semakin berkurang dan nanti pengelolaannya, justru swasta yang harus bergerak," katanya.
