Menko PMK Sebut Ketersedian Air Bersih Bisa Cegah Stunting

Suara.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut masalah ketersediaan air bersih berkaitan erat dengan isu pembangunan manusia, khususnya masalah stunting pada anak. Pasalnya, air bersih menjadi faktor penting bahkan hingga 70 persen untuk pencegahan stunting. 

Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan sambutan pada peringatan Hari Air Sedunia ke-29 di Bendungan Sindangheula, Kabupaten Serang, Banten pada Senin (22/3/2021). 

"Keberadaan air bersih ini sangat terkait erat dengan masalah-masalah pembangunan manusia khususnya di bidang kesehatan, dan terutama berkaitan dengan upaya kita perang melawan stunting," kata Muhadjir. 

Saat ini, angka stunting masih cukup tinggi di Indonesia. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen pada 2019.

Lantaran itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024. 

Karena target tersebut tidak bisa dilakukan dengan cepat, maka Muhadjir yang juga merupakan Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penyediaan Air Minum mengatakan kalau ketersediaan air bersih dan sanitasi berkontribusi besar dalam penanganan stunting. 

Menurutnya, intervensi penyediaan air minum, sanitasi yang layak serta perubahan perilaku berkontribusi 70 persen dalam pencegahan stunting.

"Jadi bukan hanya soal gizi bayi, bukan hanya pemberian asupan gizi yang memenuhi standar untuk ibu hamil ibu menyusui. Tetapi penyediaan air minum dan sanitasi layak mempunyai share yang besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan kalau akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi dasar merupakan salah satu program prioritas nasional. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.

Pada 2020, tercatat sebanyak 90,21 persen rumah tangga memiliki akses air minum layak dan 20,69 persen rumah tangga memiliki air minum perpipaan.

Sementara itu, pemerintah menargetkan Indonesia bisa mencapai 100 persen akses minum layak pada 2024, 15 persen akses air minum aman, 30 persen akses air minum perpipaan dan 10 juta sambungan rumah. 

Karena itu, Muhadjir menerangkan bahwa pemerintah terus berupaya melakukan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman. Berdasarkan Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, setidaknya ada empat kebijakan dan strategi yang ditekankan pemerintah.

Pertama soal peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman, kedua yakni peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, ketiga pengembangan dan pengelolaan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM), dan keempat perubahan perilaku masyarakat serta upaya konservasi sumberdaya air. 

Selain pemerintah, menurutnya masyarakat juga harus ikut andil dalam merawat ketersediaan air bersih. Minimal dengan cara menghargai dan memanfaatkan air dengan bijak. 

"Ini kerja keras kita bagaimana mengetuk ruang kesadaran masyarakat kita. Sehari-hari kita masih berperilaku boros terhadap air tidak pernah berpikir bahwa setiap tetes air itu mengandung makna untuk kehidupan," ujarnya.