REGIONAL:
Suara.com - Terdakwa Djoko Tjandra akhirnya megajukan banding atas vonis 4,5 tahun yang dijatuhkan majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikan langsung oleh tim penasihat hukum Djoko Tjandra, Soesilo Aribowo. Ia menyampaikan banding diajukan kliennya ketika vonis dalam perkara pemberian suap untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait statusnya dalam kasus cassie bank Bali dan kasus suap penghapusan red notice dan penghapusan DPO.
"Sudah (ajukan banding). Itu kan putusan tanggal 5, hari Senin. Jadi pak Djoko sudah mengajukan permohonan banding atas putusan PN Jakpus kemarin terkait dengan suap fatwa, maupun suap terkait dengan DPO, itu sehari setelah putusan," kata Soesilo dihubungi, Senin (12/3/2021).
Menurut Soesilo, pihaknya kini tengah menunggu untuk proses banding yang telah diajukan. Sekaligus, juga masih menunggu salinan putusan dari pe gadilan ringkat pertama.
"Ya, sekarang prosesnya masih proses banding dan tentu saja menunggu juga salinan putusan dari kemarin," ujarnya.
Alasan kliennya ajukan banding, kata Soesilo, karena masih tetap kuat sesaui dengan Pledoi atau nota pembelaan terdakwa Djoko. Bahwa ia, selaku korban. Bukan sama sekali untuk meminta perbantuan dapat mengurus Fatwa di MA dengan memberikan uang kepada sejumlah penegak hukum.
"Terkait dengan di dalam nota pembelaan kan sama sekali tidak dipertimbangkan mengenai argumentasi dari pembelaan kita maupun nota pembelaan pak Djoko," ucap Soesilo.
"Untuk terkait dengan action plan sebenarnya sudah ditolak oleh pak Djoko sejak awal. artinya apa? Jadi persiapan perbuatan pidana aja sudah nggak ada. Dan pemberian uang terkait fatwa itu, sebenarnya adalah permintaan andi irfan jaya, utk membuat action plan itu, pak Djoko harus DP dulu. Tetapi, akhirnya action plan itu kan dibatalkan oleh pak Djoko," imbuhnya.
Sebelumnya, Djoko telah divonis empat tahun enam bulan penjara dalam kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA).
Selain pidana badan, majelis hakim juga meminta terdakwa Djoko membayar denda Rp 100 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
Djoko dinilai terbukti memberikan suap kepada penegak hukum Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo Utomo dalam dua perkara untuk mengurus Fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait status buronan Djoko dalam kasus cassie bank Bali serta kasus suap penghapusan red notice dan penghapusan DPO Djoko.
"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan serta denda Rp 100 juta subsider 6 bulan, kurungan penjara," kata Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis saat membacakan amar putusan.
TERPOPULER
