Bakal Diterapkan, Wagub DKI Yakin SIKM Tak Bisa Dipalsukan

Suara.com - Pemprov DKI Jakarta bakal menerapkan aturan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk mendukung larangan mudik. Masyarakat diyakini bakal mematuhi regulasi itu tanpa bisa berbuat curang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan SIKM dilengkapi teknologi QR code sebagai bukti keaslian. Karena itu ia meyakini masyarakat tak bisa memalsukannya.

"Enggak bisa dipalsukan, ada QR Code, enggak bisa dipalsuin," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Aturan SIKM ini baru akan diterapkan pada 6 sampai 17 Mei mendatang. Bagi yang ingin bepergian ke luar Jabodetabek, harus membawa surat SIKM.

Kepolisian, TNI, dan petugas Pemprov akan berjaga di tiap perbatasan. Jika tak membawa SIKM, maka harus putar balik.

"Dari Polda Metro Jaya dan TNI sudah menyiapkan batasan-batasannya di pintu keluar masuk, mereka akan lakukan penyekatan agar bisa kurangi warga Jakarta yang niat ke luar kota," ujarnya di Balai Kota.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal mengikuti imbauan larangan mudik dari Pemerintah pusat. Ia juga membuka kemugkinan akan kembali menerapkan aturan Surat Izin Keluar-Masuk (SIKM).

Aturan SIKM ini pernah dipakai di masa awal pandemi Covid-19 di ibu kota. Masyarakat yang ingin bepergian keluar dan masuk Jakarta harus membawa SIKM, jika tidak akan diminta putar balik.

Anies mengatakan, aturan SIKM itu teruang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 47 tahun 2020. Tahun lalu regulasi ini sudah diterapkan demi menekan mobilitas warga dan mencegah penularan Covid-19.

"Kalau kami tuh dari dulu, dari tahun lalu sudah punya aturan, kami di DKI tuh sudah punya aturan bahwa pada masa lebaran ada pengendalian pergerakan penduduk," ujar Anies di bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (28/3/2021).

Anies menyebut bisa saja ia kembali menerapkan aturan SIKM seperti tahun lalu itu. Sebab perlu ada regulasi yang menjadi dasar hukum pelarangan mudik.

"Tahun ini kita lihat apakah kita menggunakan Pergub yang sama atau nanti ada aturan baru dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan," jelasnya.