Bima Arya Ungkap Telepon Misterius Bocorkan Info Rizieq Dirawat di RS Ummi

Suara.com - Wali Kota Bogor Bima Arya menjadi saksi dalam sidang Habib Rizieq Shihab dengan kasus swab test RS UMMI di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (14/4/2021). Dalam persidangan Bima mengaku sempat menerima informasi dari nomor tak dikenal terkait keberadaan Rizieq di Bogor. 

Awalnya Bima sedang dicecar oleh Ketua Majelis Hakim Khadwanto dalam persidangan. Hakim meminta Bima menjelaskan kronologi apa yang diketahuinya soal kasus yang menimpa Rizieq tersebut. 

Bima kemudian menjelaskan, persoalan tersebut bermula sejak Kamis tanggal 26 November 2020 dirinya mendapatkan informasi terkait keberadaan Rizieq yang sedang jalani perawatan di RS UMMI Bogor. Bima mengaku langsung menggelar rapat dengan Kadinkes Bogor hingga Forkopimda setempat. 

"Kami membahas langkah-langkah terkait dengan pencegahan penanggulangan Covid-19 di kota Bogor saat itu. Karena kasus sedang terus meningkat jadi kami harus mengambil langkah-langkah yang strategis dan cepat," kata Bima dalam persidangan. 

Majelis hakim kemudian mempertegas pernyataan Bima. Hakim bertanya soal informasi darimana Bima dapatkan terkait keberadaan Rizieq jalani perawatan di RS UMMI. Bima pun merespons memberikan jawaban. 

"Informasi dari pusat dari nomor yang tidak saya kenal. Bahwa ada keberadaan Habib Rizieq Shihab di kota Bogor tepatnya yaitu di RS UMMI," tutur Bima. 

Namun Bima dalam persidangan tak merinci lebih lanjut soal informasi dari nomor tak dikenal tersebut. Bima hanya menjelaskan, pasca mendapatkan informasi tersebut dirinya langsung melakukan konfirmasi kepada Dirut RS UMMI Andi Tatat. 

Dalam kasus swab test RS UMMI, Habib Rizieq Shihab didakwa dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya yang terpapar Covid-19 saat berada di RS UMMI Bogor.

Habib Rizieq dalam perkara tersebut didakwa dengan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.