REGIONAL:
Suara.com - Junta Myanmar membebaskan 23.184 tahanan dari penjara di seluruh negeri pada hari Sabtu (17/4) di bawah amnesti Tahun Baru Budha.
Menyadur Channel News Asia, Minggu (18/4/2021) pembebasan terset bertepatan dengan hari pertama Tahun Baru tradisional di Myanmar.
"Para tahanan ini kebanyakan dari sebelum 1 Februari tetapi ada juga beberapa yang dipenjara setelahnya," kata juru bicara Departemen Penjara Kyaw Tun Oo kepada Reuters melalui telepon.
Saat ditanya apakah ada dari mereka yang dibebaskan sehubungan dengan protes terhadap pemerintahan militer, dia mengatakan dia tidak memiliki rincian amnesti.
Sementara militer membebaskan ribuan tahanan, mereka juga memburu 832 orang sehubungan dengan aksi protes tersebut, kata AAPP, kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Di antara mereka ada 200 orang, termasuk beberapa selebriti, aktor dan penyanyi yang menentang kudeta, dicari dengan tuduhan mendorong perbedaan pendapat di angkatan bersenjata, yang dapat dijatuhi hukuman penjara tiga tahun.
Dua dari ratusan artis tersebut adalah pasangan suami istri sutradara film Christina Kyi dan aktor Zenn Kyi. Mereka ditahan di bandara di kota Yangon pada hari Sabtu ketika mereka mencoba untuk pergi ke Bangkok, situs berita Irrawaddy melaporkan.
Myanmar berada dalam pergolakan sejak kudeta, yang dilakukan militer dengan tuduhan penipuan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi, meskipun komisi pemilihan menolak keberatan tersebut.
Pemerintah yang digulingkan telah memegang kekuasaan selama lima tahun pertama pemerintahan sipil sejak hampir setengah abad kendali militer berakhir.
Orang-orang yang marah dengan kembalinya kekuasaan militer turun ke jalan hampir setiap hari mulai bulan Februari untuk menuntut pemulihan demokrasi, menentang tindakan keras oleh pasukan keamanan yang menewaskan 728 orang, menurut angka terbaru AAPP.
Para pemimpin politik, termasuk anggota parlemen yang digulingkan, mengumumkan pembentukan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pada hari Jumat termasuk Aung San Suu Kyi dan para pemimpin protes anti-kudeta dan etnis minoritas.
Pemerintah NUG mengatakan mereka adalah otoritas politik yang sah dan telah menyerukan pengakuan dari pihak internasional.
Wakil presiden NUG, Duwal Sheila, seorang pengacara etnis Kachin, mengatakan dalam pesan Tahun Baru, jalan untuk mengganti kekuasaan militer dengan demokrasi akan sulit.
"Kami berjanji untuk terus bekerja dengan semua etnis untuk menggulingkan kediktatoran militer dan membangun demokrasi federal yang baru," katanya.
TERPOPULER