REGIONAL:
Suara.com - Peneliti ICW Kurnia Ramadahan menyebut bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melanggar banyak peraturan hingga mengharuskan pegawai KPK yang beralih status aparatus sipil negara (ASN) harus lulus dalam tes Wawancara kebangsaan atau TWK.
Adapun hasil TWK pegawai KPK yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada sekitar 75 pegawai tidak memenuhi syarat/TMS untuk beralih menjadi ASN.
"Di Undang-Undang KPK yang baru tidak diatur soal TWK (Tes Wawasan Kebangsaan). Dan dalam peraturan pemerintah No 41 tahun 2020 juga itu tidak diatur," tegas Kurnia dalam acara webinar pukat UGM bertemakan 'Akhir Kisah Komisi Pemberantasan Korupsi'," Kamis (6/4/2021).
"Kami anggap bahwa TWK ini jelas sekali bertentangan dengan banyak regulasi," sambung Kurnia.
Apalagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan UU KPK hasil revisi, menyinggung bahwa pegawai KPK tidak boleh dipersulit untuk dialihkan menjadi ASN.
"Ada penegasan disana bahwa alih status ASN tidak boleh merugikan pegawai-pegawai KPK yang sudah mengabdi kepada KPK puluhan tahun," tutur Kurnia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut sebanyak 1.274 telah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat (MS) dalam TWK yang dilaksanakan oleh Badan Kewenagaraan Negara.
"Untuk pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang," Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/5).
Sedangkan, dua orang yang tidak mengikuti tes wawancara KPK tidak akan memberhentikan bersama 75 pegawai KPK sebelum mendapatkan keterangan resmi dari Kementerian PAN-RB.
TERPOPULER