Suara.com - Semangat dalam Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana (RUU PB) harus mencakup antisipasi korban terorisme, seperti di Papua dan pengungsi. Penanganan bencana butuh cakupan yang komprehensif, sehingga tidak semata bencana terkait dengan alam, sosial tapi juga kemanusiaan.
Hal ini dikemukakan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, usai sidak di Kemensos, hari ini.
“Spirit di dalam Rancangan Undang-Undang Penanganan Bencana (RUU PB) itu harus mencakup antisipasi korban terorisme seperti di Papua dan pengungsi, ” ujarnya, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Penanganan bencana perlu payung hukum kuat. Dalam konteks yang berjalan selama ini, belum termasuk bencana yang terkait dengan sosial dan kemanusiaan.
“Semangat yang harus ada di dalam RUU PB tersebut adalah bisa mencakup bencana alam, sosial dan kemanusiaan sehingga bisa komprehensif, ” kata Mensos.
Selama ini bisa saja terjadi di lokasi bencana, ada sebagian warga yang terdampak ataupun menjadi korban yang pasti menderita, tapi belum tertangani dengan baik.
“Perlu evaluasi, dan kami menyiapkan ruangan penyimpanan logistik dan sebuah truk yang sewaktu-waktu bisa bergerak cepat ke lokasi bencana. Bahkan ruangan tamu pun disulap menjadi tempat penyimpanan logistik, ” tambahnya.
Tidak hanya kecepatan dan ketepatan, perlu tertib administrasi dengan menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Saya ajarkan reaksi cepat dan tepat, juga tata administrasi dengan LKPP terkait pengelolaan logistik, sehingga tidak usah khawatir kemahalan barang, ” katanya.
Baca Juga: Mensos Risma Minta Pegawai Kemensos Disiplin dan Tertib Administrasi
Dengan sistem elektronik dalam pengelolaan bencana didukung LKPP, menjadikan semakin sedikit campur tangan orang secara manual, sebab sistem yang bekerja.
“Di LPKK ada makanisme, jadi tak usah khawatir ada barang kemahalan. Semakin sedikit campur tangan orang dan tidak ada lagi prasangka buruk, karena semua sistem yang bekerja otomatis," kata Risma.
