REGIONAL:
Suara.com - Perwakilan 75 Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK pada Selasa (18/5/2021). Tujuan mereka yakni melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan lima pimpinan KPK.
Kelima pimpinan KPK yang dilaporkan adalah Ketua Firli Bahuri; Wakil Nawawi Pomolango; Lili Pintauli Siregar; Alexander Marwata; dan Nuri Ghufron.
Dalam pelaporan itu, 75 Pegawai KPK diwakili oleh Kepala Satuan Tugas Pembelanjaran Anti Korupsi KPK, Hotman Tambunan.
"Kami melaporkan semua pimpinan KPK. Karena sebagaimana kita ketahui SK 652 di tandatangani oleh Firli Bahuri dan kami berpikiran itu adalah kolektif kolegial. Sehingga semua pimpinan kami laporkan," ucap Hotman di Kantor Dewas KPK, Gedung KPK Lama, Jakarta Selatan, Selasa.
KPK sedang dilanda polemik setelah 75 pegawai lembaga antirasuah itu dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk beralih menjadi aparatur sipil negara (ASN). Mereka tidak lulus hanya dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) yang disebut banyak sekali kejanggalan.
Imbasnya, 75 Pegawai KPK ini dinonaktifkan untuk menyerahkan sejumlah tugasnya ke masing-masing atasannya berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Setidaknya, kata Hotman, ini merupakan suatu hal yang perlu diperjuangkan demi kepentingan publik. Maka itu, Hotman menyebut ada tiga hal alasan lima pimpinan KPK dilaporkan kepada Dewas.
Pertama, kata Hotman terkait kejujuran lima pimpinan KPK dimana dalam berbagai sosialisasi pimpinan KPK mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi dari pada TWK.
"Dan kami juga berpikir bahwa asesmen bukanlah suatu hal yang bisa meluluskan dan tidak meluluskan suatu hal," ucap Hotman.
Menurut Hotman ini sangat berkaitan juga dengan hak-hak. Karena pimpinan KPK sebagai orang yang akan menentukan masa depan kita.
"Maka sudah sewajarnya informasi yang diberikan kepada kita adalah informasi yang benar," tegas Hotman
Alasan kedua, kata Hotman, ini menjadi kepedulian terhadap pegawai KPK perempuan. Dimana dalam pertanyaan TWK itu dianggap ada sejumlah kejanggalan yang bersifat melecehkan.
"Kami tidak menginginkan lembaga negara digunakan untuk melakukan suatu hal yang diindikasikan bersifat pelecehan seksual dalam rangka tes wawancara seperti ini," ungkap Hotman.
Alasan terakhir, kata Hotman, bahwa lima pimpinan KPK dianggap telah melakukan kesewenang-wenangan. Dimana pimpinan KPK dianggap tidak mempertimbangkan putusan majelis hakim dalam gugatan revisi UU KPK Baru. Di mana, majelis hakim meminta agar peralihan pegawai KPK menjadi ASN jangan sampai merugikan hak pegawai KPK.
"Kami melaporkan pimpinan kepada Dewas terkait kesewenang-wenangan. Bapak ibu teman-teman sekalian, dapat kita lihat bahwa tanggal 4 Mei MK telah memutuskan bahwa TWK tidak akan memberikan keraguan kepada pegawai. Tapi pada 7 Mei pimpinan mengeluarkan SK 652 yang notabene sangat merugikan pegawai. Menjadi tanda tanya pada kita apa yang terjadi dengan pimpinan?" ungkap Hotman.
"Bukankah salah satu azas KPK itu adalah kepastian hukum, bukanlah putusan MK itu merupakan suatu keputusan yang bersifat banding dan final. Kenapa pimpinan justru tidak mengindahkan putusan ini, bahkan mengeluarkan keputusan yang sangat merugikan kami."
Sebelumnya, perwakilan 75 Pegawai KPK juga telah melaporkan salah satu anggota Dewas KPK Indrianto Seno Adji.
Ia dianggap melanggar kode etik lantaran turut hadir dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Firli Bahuri dalam mengumumkan status pegawai KPK yang lulus maupun tidak lulus TWK.
Seperti diketahui, 75 Pegawai KPK yang di antaranya tidak lulus menjadi ASN antara lain seperti, Pejabat eselon I Edi Muriyanto selaku Deputi Koordinasi Supervisi KPK; Pejabat eselon II Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono; Kepala Biro SDM KPK; Serta Direktur Pimpinan Jaringan Antar Komisi KPK Sujanarko.
Selanjutnya, pejabat eselon III Kabag Perencanaan Perundang-Undangan, Basamala dan Kabag SDM KPK.
Kemudian, Kasatgas Internal KPK sebanyak tujuh orang dari tim penyidik dan dua Kasatgas dari tim penyelidik. Salah satu mana penyidik senior KPK Novel Baswedan termasuk dalam pegawai KPK yang tidak lulus. Ada pula, nama Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo serta pengurus inti WP KPK.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebut sebanyak 1.274 telah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat dalam tes alih status pegawai KPK menjadi ASN yang dilaksanakan oleh Badan Kewenagaraan Negara.
"Untuk pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan 2 orang tak mengikuti," Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Mei 2021.
KPK tentunya tidak akan memberhentikan atau memecat 75 pegawai KPK sebelum mendapatkan keterangan resmi dari KemenPAN RB.
Selama belum ada penjelasan dari KemenPAN RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS.
TERPOPULER