Suara.com - Eks pentolan FPI Habib Rizieq Shihab kembali membanding-bandingkan kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjerat dirinya, dengan sejumlah kasus pelanggaran prokes yang dilakukan pejabat hingga artis dalam nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
"Andai kata benar pendapat Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa pelanggaran prokes adalah kejahatan prokes, maka berarti Para pelanggar prokes di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali, semuanya adalah penjahat, termasuk semua Tokoh Nasional, mulai dari Artis hingga Pejabat, termasuk Menteri dan Presiden," kata Rizieq saat bacakan pledoi dalam sidang, Kamis (20/5/2021).
Rizieq kemudian memaparkan sejumlah kasus pelanggaran prokes yang semestinya ditindaklanjuti seperti kasus pelanggaran prokes kerumunan Petamburan dan Megamendung.
"Pertama, anak dan menantu Jokowi saat Pilkada 2020 di Solo dan Medan telah melakukan belasan kali pelanggaran prokes atau dalam istilah JPU disebut kejahatan prokes," tuturnya.
Kedua, kegiatan Anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Habib Luthfi Yahya di Pekalongan yang sejak awal Pandemi selama berbulan-bulan di setiap malam Jum’at Kliwon, menggelar Pengajian Rutin yang dihadiri ribuan massa tanpa jaga jarak dan tanpa masker.
Ketiga, kegiatan Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersama Raffi Ahmad usai menghadiri pesta ulang tahun pengusaha dan pembalap, Ricardo Gelael, pada tanggal 13 Januari 2021 yang dinilainya menggelar kerumunan dan melanggar protokol kesehatan.
Keempat, Rizieq juga sempat menyinggung kegiatan Acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar oleh Kepala KSP Moeldoko yang dituding Rizieq telah membuat kerumunan dan melanggar prokes.
Kelima, Rizieq menyinggung dua acara kunjungan Presiden Joko Widodo pada kegiatan 18 Januari 2021 dimana menurutnya saat itu Jokowi menggelar kerumunan ribuan massa tanpa protokol kesehatan di Kalimantan Selatan.
Kemudian aksi Jokowi di Maumere, NTT juga sempat disinggung Rizieq. "Keduanya adalah pelanggaran prokes yang menurut istilah JPU disebut kejahatan prokes," tuturnya.
Terkahir, Rizieq juga mengungkit kerumunan yang terjadi di tempat wisata Ancol yang dihadiri 39.000 di Hari kedua Idul Fitri 14 Mei 2021. Di lain sisi pemerintah justru melarang masyarakat untuk mudik.
"Kampanye Wisata Menteri Pariwisata RI Sandiaga Uno dengan izin Dinas Pariwisata Pemprov DKI Jakarta, ini jelas-jelas pelanggaran prokes juga yang dalam istilah JPU disebut kejahatan prokes," tandasnya.
Untuk diketahui, Rizieq kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaannya terhadap tuntutan yang sudah dijatuhkan jaksa.
Dalam kasus kerumunan Megamendung dan Petamburan Rizieq telah dituntut masing-masing 10 bulan dan 2 tahun penjara. Serta tambahan pidana dilarang berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun.
TERPOPULER
