Realisasi Belanja APBD Papua Barat Paling Kecil, Padahal Pendapatannya Tinggi

Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menemukan provinsi yang realisasi belanja APBDnya terkecil pada tahun anggaran 2021. Papua Barat menjadi provinsi paling bontot karena realisasi belanja APBDnya paling kecil. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian mengatakan realisasi belanja APBD Papua Barat itu sebesar 5,56 persen. Padahal pendapatan yang diperoleh provinsi tersebut cukup besar. 

"Padahal pendapatannya ada dia angka 13,46 persen," kata Ardian dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui YouTube Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin (31/5/2021). 

Mengikuti Papua Barat, Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki realisasi terkecil yakni 11,08 persen. Padahal pendapatannya berada di angka 37,1 persen. 

Lalu terdapat Sulawesi Barat dengan realisasinya sebesar 11,23 persen dengan pendapatan 13,61 persen. Diikuti oleh Sulawesi Selatan yang realisasi belanjanya tercatat 13,09 persen dengan pendapatannya 23,01 persen. 

"Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen untuk belanja dan 22,25 persen untuk pendapatan," jelasnya. 

Terbawah keempat ada di Sulsel, realisasi belanjanya 13,09 persen sedanhkan pendapatannya 23,01 persen. Sedangkan lima terbawah ada di Provinsi Riau 13,12 persen utk belanja dan 22,25 (cek) persen utk pendapatan. 

Sedangkan provinsi dengan angka penyerapan terbesar belanja itu ada di Kalimantan selatan dengan penuerapan sebesar 27,51 persen. Yang kedua Maluku 27,43persen. Kalteng 26,52 persen. DKI Jakarta 25,3 persen dan kelima terbesar adalah bengkulu 25,28 persen. 

Selain provinsi, Ardian juga mengungkap pemerintah daerah yang realisasi belanja APBDnya masih kecil ketimbang pendapatan. Seperti Kabupaten Landak yang realisasi belanjanya 4,42 persen, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 4,86 persen, dan Kabupaten Supiori sebesar 5,17 persen. 

Ardian menilai kecilnya penyerapan belanja APBD di Kabupaten Supiori dikarenakan ada pengaruhnya dengan kepala daerah yang baru saja dilantik pada Senin (31/5/2021). 

"Bisa jadi penyerapan karena aparaturnya belum confident terhadap posisi kepala daerah," ucapnya.