REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz guna meluruskan terkait polemik kuota haji 2021 bagi Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya @fadlizon.
"Urusan haji, seharusnya pak @jokowi bisa bicara atau bertemu langsung Raja Salman," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Kamis (3/6/2021).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut, Indonesia merupakan salah satu delegasi haji terbesar. Sedikitnya ada 250 ribu orang menunaikan ibadah haji.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia perlu memastikan kuota haji terlebih di tengah pandemi Covid-19 saat ini untuk menghindar kebingungan para calon jemaah haji.
"Sebagai delegasi haji terbesar hampur 250 ribu orang, perlu ada klarifikasi agar calon haji tak bingung," ungkapnya.
Menurut Fadli Zon, jika polemik terkait haji ini tak segera dibereskan maka berpotensi menambah daftar panjang antrean haji.
"Antrean haji kita bisa makin panjang," ungkapnya.
Namun, jika pemerintah belum juga bisa menyelesaikan lobi dengan pemerintah Arab Saudi, maka Fadli Zon menyarankan agar pemerintah memberikan kebijakan tegas.
Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan penundaan ibadah haji tahun ini.
"Atau putuskan segera bahwa pemerintah tunda haji tahun ini," tukasnya.
Polemik Haji
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas telah menyelesaikan rapat bersama Komisi VIII DPR RI dengan pembahasan soal kepastian penyelenggaraan ibadah Haji 2021 di Kompleks Parlemen, Rabu (2/6/2021).
Dia memastikan hasil dari rapat tersebut bakal diumumkan kepada publik di kantor Kementerian Agama (Kemenag) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (3/6/2021) esok.
Yaqut menjelaskan bahwa pihaknya sudah membicarakan soal pelaksanaan ibadah haji dengan Komisi VIII secara detail. Kedua belah pihak pun sudah mengambil kesimpulan, meskipun masih harus ada yang dirapikan terlebih dahulu hingga nantinya bisa disampaikan kepada masyarakat.
"InsyaAllah besok siang akan kami umumkan di kantor Kemenag di Thamrin, Jakarta Pusat," kata Yaqut di Kompleks Parlemen, Rabu.
Selain soal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, kedua belah pihak juga membahas rencana anggaran Kemenag Tahun Anggaran 2020. Namun, Yaqut juga enggan langsung menjelaskannya.
"Besok akan kita sampaikan ke Publik. Sabar sedikit, kan harus ditata. Supaya tidak salah apa yang disampaikan ke publik, harus transparan yang disampaikan ke publik."
TERPOPULER
