Tahun 2022, Mendes Abdul Halim Iskandar Menargetkan Desa Jadi Subjek Pembangunan

Suara.com - Hingga hari ini, desa-desa di Indonesia masih menjadi objek pembangunan. Padahal, menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, desa-desa tersebut mestinya menjadi subjek pembangunan. 

Penyebab hal tersebut kata Halim, karena banyaknya permasalahan di desa. Selain itu, desa-desa di indonesia kesulitan dalam memetakan masalah prioritas yang harus diselesaikan. 

“Banyaknya masalah di desa adalah sisi lain, sedangkan sisi lainnya lagi adalah kesulitan desa untuk memetakan masalah mana yang menjadi skala prioritas,” ungkap Halim dalam Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara di Ballroom Hotel Damhil, Gorontalo, Sabtu (12/6/2021).

Karena itu, Halim meminta agar desa-desa di Indonesia memahami kondisinya, dengan mampu menghimpun basis data desa maupun permasalahan di desa. 

“Baik masalah yang terkait dengan masyarakat, maupun potensi yang dimiliki oleh desa. Itulah merujuk pada perpres 59 tahun 2017, (kami) berupaya melokalisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan bukan pada level nasional, tetapi pada level desa. 
Supaya kesadaran akan permasalahan yang dihadapi desa desa di indonesia betul-betul didasari pada masalah sebenarnya,” ungkap Halim. 

Meski begitu, ia mengatakan bahwa nantinya pada perencanaan pembangunan pada tahun 2022 nanti, pihaknya akan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Sebab, pendataan berbagai masalah yang terangkum dalam SDGs desa, sudah hampir melebihi 50 persen dari untuk desa-desa di Indonesia. 

“Kita sudah bicara jumlah, tidak hanya ngomong asumsi, karena kalau sudah ngomong data desa. Ini sangat mikro, pasti bicara orang, bicara di mana tempatnya, bagaimana kondisinya sehari-hari. Itulah makanya, di dalam penataan pendataan desa ini, kami selalu menekankan tiga hal,” katanya. 

Tiga hal itu, rinci Halim, yakni kelengkapan proses pendataan, keakuratan dengan terus melakukan verifikasi faktual. Dan ketiga adalah keberlangsungan atau keberlanjutan. 

“Itulah makanya insha allah, kalau sudah ada data-data kita di tingkat desa, di tingkat mikro, dan tiga hal ini sudah dilakukan, saya yakin tidak ada lagi pemaslahn terkait pendataan kemiskinan,” ungkap Halim. [Wawan Akuba]