REGIONAL:
Suara.com - Komnas HAM menegaskan, pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana beserta wakilnya tidak dapat diwakilkan. Kehadiran Bima masih dinantikan Komnas HAM untuk digali keterangannya terkait dugaan kejanggalan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam mengungkapkan, saat komunikasi terakhirnya, BKN meminta pemeriksaan terhadap Bima untuk diwakilkan utusan mereka.
"Kami masih menunggu Kepala BKN dan Wakil Kepala BKN yang seharusnya kemarin, tapi tidak bisa. Dan (BKN) berkomunikasi dengan kami dengan berubah orang, diwakili sama orang lain, kami tidak mau," tegas Anam saat ditemui wartawan di Kantor Komnas HAM pada Jumat (18/6/2021).
Anam menjelaskan, pemeriksaan terhadap Bima dan wakilnya tidak dapat dilakukan dengan hanya mengirimkan utusan saja.
"Karena kontribusi masing-masing orang berbeda-beda. Kami ingin terang peristiwa ini, semakin cepat semakin baik. Semakin terang semakin bagus untuk kita semua. Untuk kebaikan bangsa dan negara ini," ujar Anam.
Sebelumnya, kata Anam, Komnas HAM telah menggali keterangan dari staf BKN yang turut terlibat dalam proses peralihan pegawai KPK menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN).
"Karena ini pendalaman, awalnya sudah kepala pusatnya, kepala bagian begitu yang memang bertanggung jawab di penyelenggaraannya (proses peralihan pegawai KPK) sudah kami minta keterangannya. Dan ada komitmen kalau ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mereka, pimpinan mereka bersedia untuk datang memberikan keterangan," ujar Anam.
Oleh karenanya Anam meminta Bima untuk datang memenuhi panggilan Komnas HAM pada minggu depan.
"Nah kami akan tunggu itu, mungkin nanti semoga segera ada waktu, kalau bisa awal besoklah (minggu depan), kami sudah bisa berjumpa dengan teman-teman kami dari BKN," jelas Anam.
Untuk diketahui saat proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN, BKN merupakan mitra KPK. BKN turut terlibat langsung dalam proses itu, termasuk terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang disebut 75 pegawai yang dinonaktifkan sebagai alat untuk mendepak mereka dari KPK.
TERPOPULER