- Komnas HAM meninjau Bundaran UGM pada Kamis malam untuk menyelidiki dugaan dampak gas air mata dan water cannon.
- Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan lembaganya mengumpulkan informasi awal, memeriksa lokasi, dan meminta akses rekaman CCTV.
- Ketua Umum Serikat Mahasiswa UGM Mesa Syafitra melaporkan bahwa efek gas air mata dirasakan hingga ke dalam kampus.
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kericuhan di sejumlah titik di Yogyakarta, termasuk Bundaran UGM.
Di kawasan tersebut, Komnas HAM mendalami dugaan penggunaan gas air mata dan water cannon yang disebut berdampak hingga ke lingkungan kampus.
Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, mengatakan timnya masih berada pada tahap awal pengumpulan informasi. Selain memeriksa kemungkinan aparat masuk ke kawasan kampus, Komnas HAM ingin mengetahui dari mana gas air mata maupun water cannon digunakan hingga efeknya dirasakan di area UGM.
"Khusus di Bundaran UGM, memang kami ingin mengidentifikasi dugaan ada aparat masuk, atau informasi awal tadi yang kita terima adalah water cannon. Kemudian gas air mata ya yang disemburkan dari titik mana sehingga itu kemudian sampai ke wilayah kampus," kata Anis saat ditemui wartawan di Bundaran UGM, Kamis (12/11/2026) malam.
Sebelum mendatangi Bundaran UGM, Komnas HAM telah mengunjungi kawasan depan DPRD DIY yang diduga menjadi titik awal kericuhan serta Tugu Yogyakarta.
Selanjutnya, tim Komnas HAM masih akan mendatangi sejumlah rumah sakit serta bertemu dengan pihak UGM dan kelompok masyarakat sipil yang mendampingi korban untuk mencocokkan berbagai keterangan yang dibutuhkan.
"Jadi, ini tadi masih mencoba melihat di mana letak truk water cannon-nya, kemudian gas air mata-nya, dan lain-lain, gitu, biar kami mendapatkan gambaran," ujarnya.
Dalam proses tersebut, Anis mengatakan Komnas HAM juga akan meminta akses rekaman CCTV di sejumlah titik. Rekaman tersebut dinilai penting untuk memetakan pergerakan massa sekaligus mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pemukulan, penangkapan, maupun aktivitas pihak-pihak yang berada di lokasi saat kericuhan berlangsung.
"Di sejumlah titik nanti kami akan meminta akses ya untuk dapat copy CCTV, karena untuk melihat sejauh mana pergerakan massa sepanjang massa bergerak terjadi peristiwa apa saja, apakah ada pemukulan, apakah ada penangkapan, siapa saja yang ada di sana," tegasnya.
Komnas HAM belum menarik kesimpulan terkait hasil pemeriksaan rangkaian peristiwa kericuhan tersebut. Saat ini, proses pendalaman masih berlangsung.
Gas Air Mata Terasa hingga Dalam Kampus
Sementara itu, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM), Mesa Syafitra, turut memberikan keterangan kepada Komnas HAM mengenai dugaan tindakan represif selama rangkaian aksi di Yogyakarta.
Ia menyebut eskalasi pengamanan pada 10 November dinilai jauh lebih besar dibandingkan aksi-aksi sebelumnya.
"Nah, di 10 November kemarin rasanya kekuatan untuk pengendalian massa ataupun untuk keamanan itu terlampau besar," kata Mesa.
Terkait dugaan penggunaan gas air mata di sekitar Bundaran UGM, ia mengatakan efek gas tersebut bahkan sempat terasa hingga area dalam kampus, termasuk Lapangan Grha Sabha Pramana (GSP) dan Jalan Bulaksumur di utara Bundaran UGM.
"Dalam konteks harusnya UGM sebagai institusi kampus akademik itu ada penanganan khusus untuk pengendalian massa, dan harusnya ya asap gas air mata itu tidak masuk ke area kampus," tegasnya.
Mesa menyampaikan pihaknya akan menyerahkan rekomendasi serta bukti-bukti berupa dokumentasi kepada Rektorat UGM dan Komnas HAM.
"Harapannya ke depan unjuk rasa, demonstrasi itu tidak lagi mengalami represifitas, demokrasi bisa lebih dirasakan dan bukan justru kekuatan-kekuatan koersif yang lebih dinaikkan," ucapnya.