MIPI Gelar Diskusi Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Suara.com - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar diskusi yang dikemas dalam Webinar Nasional bertajuk “Paradigma Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik”.

"Kegiatan diharapkan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan publik pada birokrasi pemerintahan daerah," tutur Bahtiar yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, (20/6/2021).

Acara itu dibuka langsung Ketua Umum MIPI Bahtiar Baharuddin, dan diisi oleh James R. Pualilin yang merupakan Wakil Sekjen Pengurus Pusat MIPI periode 2016-2021 sekaligus Ketua Prodi S1 Manajemen Pembangunan IPDN.

Acara yang dipandu dan dimoderatori oleh Ramadiah Arifah itu juga menghadirkan Dosen IPDN Kampus Jakarta, Ahmad Averus yang bertindak sebagai penanggap.

Sementara itu, Wakil Sekjen Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2016-2021, James R Pualillin memaparkan, struktur birokrasi akan memberikan pengaruh pada kualitas pelayanan. Apalagi, struktur yang cenderung gemuk dapat membuat kualitas pelayanan dan cara bekerjanya akan sangat lamban.

“Karena mekanisme koordinasinya juga akan sangat susah. Kemudian mensinergikan antara organisasi yang saling berhimpitan kinerjanya juga akan sulit untuk menemukan titik temunya,” papar James Pualillin.

Tak hanya itu, Ketua Prodi S1 Manajemen Pembangunan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini mengatakan, masalah kelemahan yang dialami birokrasi saat ini adalah masalah skill.

“Hari ini kita membutuhkan adalah birokrasi yang bukan sekadar terjebak dengan struktur jabatan dan kepangkatan tetapi bagaimana kita membutuhkan birokrasi yang mampu memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” tegasnya.

Namun sayang, pada prakteknya, kita sering menempatkan seseorang itu selalu mempertimbangkan karena faktor kepangkatan dan terkadang kita mengabaikan skill dan kompetensi.

“Namun hal ini bukan berarti saya ingin mengatakan bahwa kepangkatan tidak penting tetapi maksud saya adalah harus ada mix atau mengawinkan syarat-syarat kepangkatan seseorang pejabat dengan kualifikasi seseorang,” katanya.

Menurutnya, ini menjadi tantangan bersama dalam konteks reformasi birokrasi yang tentu outputnya adalah bagaimana meningkatkan penataan pelayanan publik ke depan.

Pada kesempatan tersebut, James juga sangat mendukung upaya Presiden Jokowi yang berusaha memudahkan dan mengefisiensikan layanan publik dengan memotong mata rantai birokrasi yang sangat panjang.

Menurutnya, kinerja pelayanan itu harus mampu membuat masyarakat kita memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap sebuah pelayanan publik

Ia pun menyontohkan bagaimana pelayanan pembuatan KTP baru atau penggantian KTP lama karena rusak yang dapat diproses dalam waktu yang cepat. Hal sederhana ini, dapat meningkatkan kepuasan masyarakat.

“Jadi selama kita puas sebagai warga negara menerima layanan ya jadi hubungan antara pemerintah selaku pemberi layanan bisa dipenuhi dengan cara-cara mudah dan efisien,” kata James.

Ia pun menambahkan, poin terpentingnya bukanlah kesempurnaan dalam kebijakan khususnya dalam pelayanan publik tapi bagaimana pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang bersifat adaptif.

Apalagi, lingkungan pemerintahan saat ini apalagi dengan adanya Covid-19 ini membuat cara-cara kerja pelayanan kita dalam hal ini pemerintah harus bersikap adaptif.

Layanan birokrasi harus mampu merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita. Sehingga cara bekerja birokrasi ini tidak kaku tapi bersifat fleksibel dan adaptif yang mengacu pada aturan regulasi tetapi mampu melahirkan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang adaptif.

“Nah untuk itu harus kita dorong inovasi pemanfaatan teknologi dan kolaborasi, karena tanpa inovasi, tanpa teknologi, tanpa kolaborasi, maka saya yakin pendekatan kita untuk mencapai sebuah kepuasan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat ini tidak akan tercapai,” paparnya.

Pelayanan masyarakat tidak pernah bersifat statis ia selalu berpikir ke depan berpikir lagi dan berpikir lintas batas. Sehingga kita perlu menciptakan tata kelola manajemen pelayanan pemerintahan yang sangat dinamis dan didasari oleh nilai budaya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan publik.