alexametrics

Zona Merah-Oranye Dilarang Salat Idul Adha, MUI Minta Masjid Koordinasi ke Satgas Covid

Agung Sandy Lesmana | Stephanus Aranditio
Zona Merah-Oranye Dilarang Salat Idul Adha, MUI Minta Masjid Koordinasi ke Satgas Covid
Ilustrasi pelaksanaan salat Idul Adha. (31/7/2020).

Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, menjelaskan pihaknya tidak melarang salat id, namun tetap harus mengikuti aturan pemerintah karena kebijakan PPKM Mikro

Suara.com - Majelis Ulama Indonesia meminta setiap masjid untuk berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 di daerahnya sebelum menyelenggarakan salat Idul Adha 1442 Hijriah pada 20 Juli mendatang.

Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, menjelaskan pihaknya tidak melarang salat id, namun tetap harus mengikuti aturan pemerintah karena kebijakan PPKM Mikro yang melarang kegiatan ibadah di zona merah.

"Saya menyerukan seluruh pihak terutama satgas, masih ada waktu untuk mempersiapkan berkonsolidasi antara kecamatan, kelurahan RT/RW sehingga bisa mempunyai satu persepsi yang sama (untuk Salat Id), kita tidak bisa sepihak saja," kata Amirsyah dalam diskusi Satgas Covid-19, Selasa (22/6/2021).

Wasekjen MUI Azrul Tanjung menambahkan, pihaknya sudah mengeluarkan untuk tahun ini aturannya tetap sama seperti tahun lalu berdasar pada Fatwa Nomor 36 Tahun 2020 tentang Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Saat Wabah Covid-19.

Baca Juga: Viral Pasien COVID-19 Isolasi Mandiri di Bandung Dicaci Maki Tetangga dan Lurah

"Betul perintah agama itu salat rapatkan barisan, tapi dalam kondisi pandemi ini perintah merapatkan itu kita juga sudah carikan alasan agamanya untuk melakukan salat yang lebih renggang dengan prokes, memakai masker, ini sudah kita siapkan," jelasnya.

Aturan salat Idul Adha juga harus mengikuti Surat Edaran Kementerian Agama nomor 15 tahun 2021 yang baru diterbitkan hari ini.

Surat edaran itu mengatur peniadaan salat Idul Adha dan takbiran keliling bagi masyarakat yang berada di zona merah dan oranye Covid-19.

Berikut ketentuan edaran SE. 15 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Idul Adha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M:

1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Idul Adha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid/musala, dengan ketentuan sebagai berikut:

Baca Juga: Pemkot Makassar Akan Survei Kekebalan Tubuh Warga Terhadap Covid-19 Dengan Cara Ini

a. Dilaksanakan secara terbatas, paling banyak 10% dari kapasitas masjid/musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

b. Kegiatan Takbir Keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan.

c. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid/musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid/musala.

2. Salat Hari Raya Iduladha 10 Zulhijjah 1442 H/2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/musala pada daerah Zona Merah dan Oranye ditiadakan;

3. Salat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1442  H/2021 M dapat diadakan di lapangan terbuka atau di masjid/musala hanya di daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19 atau di luar zona merah dan oranye, berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat;

4. Dalam hal Salat Hari Raya Idul Adha dilaksanakan di lapangan terbuka atau di masjid, sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Salat Hari Raya Iduladha dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian Khutbah Iduladha secara singkat, paling lama 15 menit.

b. Jemaah Salat Hari Raya Idul Adha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antar shaf dan antar jamaah;

c. Panitia Salat Hari Raya Idul Adha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;

d. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Salat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid/musala;

e. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Salat Hari Raya IduL adha sampai selesai;

f. Setiap jemaah membawa perlengkapan salat masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain.

g. Khatib diharuskan menggunakan masker dan face shield pada saat menyampaikan khutbah Salat Hari Raya Idul Adha;

h. Seusai pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Adha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.

5. Pelaksanaan qurban agar memerhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan qurban.

b. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan protokol kesehatan yang ketat.

c. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging qurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima, wajib memerhatikan penerapan protokol
kesehatan secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian.

d. Kegiatan pemotongan hewan qurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan qurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban.

e. Pendistribusian daging qurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di ternpat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain.

6. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Salat Hari Raya Idul Adha sebelum menggelar Salat Hari Raya Idul Adha di lapangan terbuka atau masjid/musala wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali;

7. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat peningkatan yang signifikan angka positif Covid-19, adanya mutasi varian baru Covid-19 di suatu daerah, pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat.