alexametrics

Tarik Rem Darurat, Anies Minta Pekerja Kantoran 75 persen WFH

Chandra Iswinarno | Fakhri Fuadi Muflih
Tarik Rem Darurat, Anies Minta Pekerja Kantoran 75 persen WFH
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, Kamis (6/4/2021). (Suara.com/Fakhri Fuadi)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menarik rem darurat melalui kebijakan memperpanjang PPKM. Dalam regulasi ini, Anies mengatur soal kegiatan perkantoran.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menarik rem darurat melalui kebijakan memperpanjang aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dalam regulasi baru ini, Anies mengatur ulang soal kegiatan perkantoran.

Kali ini, Anies meminta agar perkantoran hanya mengizinkan 25 persen pegawainya bekerja dari kantor atau tempat kerja. Sementara 75 persen lainnya harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 796 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro selama 14 hari sejak 22 Juni - 5 Juli 2021.

"Kegiatan pada tempat kerja atau perkantoran milik swasta, BUMN/BUMD WFH sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) 25 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," ujar Anies.

Baca Juga: Enggan Pilih Lockdown, Jokowi Lebih Memilih PPKM Mikro

Aturan yang sama juga berlaku bagi perkantoran di instansi pemerintah. Penerapan protokol kesehatan harus tetap dijalankan dengan disiplin.

Selain itu, untuk kegiatan di sektor energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional, boleh beroperasi 100 persen. Sisanya harus mengikuti ketentuan WFH 75 persen.

Lalu pasar rakyat, toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket, hypermarket, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan dan toko atau warung kelontong juga boleh beroperasi normal. Tujuannya adalah demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," katanya.

"Tempat konstruksi beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," pungkasnya.

Baca Juga: Kasus Covid-19 Meroket, Anies Tarik Rem Darurat Lewat Perpanjangan PPKM

Anies menyatakan, kebijakan tersebut merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Komentar