Suara.com - Inklusi keuangan di Indonesia telah mencapai 76,6 persen pada akhir 2019, dan pemerintah telah menetapkan target indeks inklusi keuangan nasional mencapai 90 persen pada 2024. BRI berkomitmen untuk mendukung tercapainya target tersebut, hal ini sejalan dengan aspirasi perseroan menjadi Champion of Financial Inclusion. Salah satu strateginya, BRI fokus untuk menjangkau dan terus melakukan pemberdayaan pada ekosistem segmen usaha ultra mikro.
Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto mengungkapkan, bahwa dengan berbagai macam pilihan layanan keuangan dan program pemberdayaan yang dimiliki, BRI terus mendukung program Pemerintah, termasuk dalam upayanya meningkatkan inklusi keuangan. Sejalan dengan aspirasi perseroan untuk menjadi champion of financial inclusion, BRI terus mengoptimalkan sumberdaya untuk menjangkau dan memberikan pemberdayaan melalui pengembangan ekosistem untuk pembiayaan segmen usaha mikro dan ultra mikro. Mengingat segmen tersebut merupakan sumber pertumbuhan baru perseroan yang masih sangat besar potensinya di Indonesia.
“Inklusi, pemberdayaan dan pemerataan itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu kami yakin BRI yang core bisnisnya UMKM dan lebih spesifik lagi porsi portofolio kredit mikro yang mencapai 40%, maka kami akan fokus melayani masyarakat seluas-luasnya untuk mendukung inklusi keuangan di negeri ini,” ujarnya menegaskan.
UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional di Indonesia. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir postur unit usaha di Indonesia tidak banyak berubah di mana unit usaha mikro, kecil dan menengah atau sering disebut UMKM masih mendominasi.
Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, persentase segmen usaha tersebut sebesar 99,9 persen dari total unit usaha di Indonesia. Pada 2018, jumlah pelaku usaha di segmen mikro kurang lebih 63 juta unit usaha termasuk di dalamnya usaha ultra mikro.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar 50 persen lebih unit usaha mikro dan ultra mikro yang bisa mengakses dan tersentuh layanan jasa keuangan formal. Dari data tersebut UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan data 2018, kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai lebih dari 62 persen atau secara nilai sekitar Rp8.000 triliun. Adapun kontribusi segmen usaha tersebut terhadap serapan tenaga kerja tercatat oleh Kementerian Perindustrian mencapai 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia.
“Atau dengan kata lain lebih dari 117 juta masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya di segmen UMKM ini. Layanan keuangan mikro di Indonesia menjadi lebih atraktif semenjak adanya finansial teknologi atau fintech yang mampu menjangkau masyarakat luas. Layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai nominal kecil syarat yang relatif mudah, telah memberikan akses keuangan yang lebih cepat,” ujarnya menerangkan.
Upaya BRI dalam memperbesar dan mempercepat proses inklusi keuangan ditempuh melalui pembangunan ekosistem untuk pembiayaan Mikro dan Ultra Mikro, termasuk juga menghubungkan strategi pengembangan segmen usaha tersebut secara nasional.
Selain itu, BRI juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang terus melakukan inovasi, termasuk di segmen microfinance dengan mengoptimalkan teknologi digital. Sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan microfinance yang lebih mudah, cepat dan murah. Hal ini ditempuh BRI dengan strateginya go smaller, go faster, go cheaper.
Visi besar BRI dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia ke depan diyakini bakal lebih mudah diwujudkan. Sebabnya, BRI ditunjuk pemerintah sebagai induk Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
Ketiga perusahaan negara tersebut akan bahu-membahu bersinergi dalam memperkuat pemberdayaan ekosistem segmen usaha ultra mikro yang akan semakin terintegrasi melalui holding. Seperti diketahui, pemerintah tengah membentuk holding ultra mikro dengan mengintegrasikan ketiga BUMN yang melayani sektor ultra mikro dan UMKM tersebut.
BRI telah menyampaikan Keterbukaan Informasi pada 14 Juni 2021. BRI akan melaksanakan right issue dengan keterlibatan Pemerintah di dalamnya melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam bentuk non tunai. Berkaitan proses tersebut, BRI akan menerima pengalihan seluruh saham Seri B milik Pemerintah (inbreng) di Pegadaian dan PNM.
TERPOPULER
