Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melelang tas mewah hingga berlian milik terpidana kasus korupsi eks Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) untuk dikembalikan kepada negara. Barang mewah itu nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
Barang rampasan milik Sri Wahyumi ini dilelang berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/Pid.Sus-TPK/2019/JKT.PST tanggal 9 Desember 2019.
Sri Wahyumi merupakan terpidana dalam kasus proyek lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.
"Melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor. Atas nama Terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dikonfirmasi, Selasa (6/7/2021).
Adapun sejumlah barang milik Sri Wahyumi yang dilelang yakni, satu tas wanita merek 'Balenciaga' warna abu-abu, dengan harga limit yang ditawarkan Rp14,8 juta dan uang jaminan Rp4 juta.
Kemudian, satu set anting-anting emas putih bermata berlian, dengan harga limit Rp28,6 juta dan uang jaminan Rp8 juta. Ipi menjelaskan lelang dilakukan dengan cara penawaran melalui akses https://www.lelang.go.id.
Adapun waktu pelaksaan pada Senin (12/7/2021). Dimana batas akhir penawaran pada pukul 13.30 WIB.
Penetapan Pemenang: Setelah Batas Akhir Penawaran
Tempat Lelang: KPKNL Jakarta III Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Jakarta Pusat.
"Calon peserta lelang dapat melihat objek yang akan dilelang pada Jumat, 9 Juli 2021 Pukul 10.00 – 12.00 WIB di Gedung Merah Putih KPK," tutur Ipi.
Baca Juga: Pengakuan Nurul Ghufron Pasca Jalani Isoman Karena Positif Covid-19
Untuk diketahui, Sri Wahyumi kembali ditangkap tim Satgas KPK, dimana ia baru usai menjalani hukuman dua tahun penjara di Lapas Anak dan Perempuan Tanggerang dalam kasus korupsi, pada Rabu (28/4/2021) kemarin.
Untuk kasus ini, Sri Wahyumi dijerat KPK dalam perkara graifikasi mencapai Rp 9,5 miliar atas pengembangan kasus perkara korupsi proyek lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.
Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
