- Poster di media sosial mengklaim harga Pertalite naik menjadi Rp13.500 per liter pada 26 September 2026.
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi hingga akhir 2026.
- Pemerintah menyoroti pergeseran konsumsi BBM subsidi oleh masyarakat mampu yang tidak sesuai peruntukannya.
Suara.com - Apakah Pertalite akan naik menjadi Rp13.500 mulai 26 September 2026? Pertanyaan tersebut muncul setelah beredar poster di media sosial yang mengklaim harga BBM subsidi akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.
Informasi yang beredar menyebut harga Pertalite yang saat ini Rp10.000 per liter akan berubah menjadi Rp13.500 per liter mulai Sabtu, 26 September 2026.
Kabar tersebut tersebar melalui akun Threads @hnnn_sypp dengan poster digital yang menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Dalam poster tersebut disebutkan pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi dengan alasan meningkatnya harga minyak dunia serta upaya mengurangi beban subsidi yang ditanggung negara.
Poster itu hanya mencantumkan Pertalite dan tidak menyebut adanya perubahan harga untuk BBM subsidi jenis Solar.
Selain informasi mengenai kenaikan harga, poster tersebut juga memuat imbauan agar masyarakat mengurangi penggunaan BBM subsidi secara bijak dan hemat serta memanfaatkan transportasi umum demi mendukung ketahanan energi nasional.
Kabar tersebut kemudian memunculkan beragam respons masyarakat di media sosial, termasuk pertanyaan mengenai kebenaran informasi dan ajakan untuk melakukan pembelian BBM lebih awal.
Penjelasan Bahlil
![Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. [Suara.com / Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/09/17/23143-bahlil-lahadalia.jpg)
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya memberikan penjelasan mengenai perkembangan harga BBM setelah muncul pembahasan mengenai potensi kenaikan harga di tengah pergerakan harga minyak dunia.
Bahlil menjelaskan bahwa mekanisme harga BBM nonsubsidi berbeda dengan BBM subsidi. Harga BBM nonsubsidi mengikuti perkembangan harga pasar global yang salah satunya tercermin melalui Indonesian Crude Price (ICP).
“Kalau harga minyak nonsubsidi, itu akan mengikuti harga pasar. Kalau harga pasar globalnya itu ICP-nya naik, otomatis dia akan naik. Tapi kalau harga ICP-nya turun, pasti juga dia akan melakukan koreksi,” kata Bahlil saat ditemui wartawan dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Sementara itu, untuk BBM subsidi, Bahlil menyatakan pemerintah tidak akan menaikkan harganya hingga akhir 2026. Kepastian tersebut disampaikan saat pemerintah juga memastikan ketersediaan cadangan BBM nasional tetap berada pada standar minimal 18 hingga 21 hari.
“Yang terpenting sekarang adalah pemerintah memastikan cadangan BBM kita itu ada pada standar minimal, 18 sampai dengan 21 hari. Yang kedua, harga minyak subsidi sampai dengan akhir tahun tidak akan ada kenaikan. Itu sudah deal. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” tegas Bahlil.
Pernyataan tersebut menjadi dasar bahwa kabar Pertalite naik menjadi Rp13.500 mulai 26 September 2026 tidak sejalan dengan kepastian yang disampaikan Menteri ESDM mengenai harga BBM subsidi hingga penghujung tahun.
Bahlil juga menyoroti adanya pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi karena sebagian masyarakat yang dinilai mampu masih menggunakan bahan bakar bersubsidi.
“Saya mengimbau kepada saudara-saudara saya, yang mampu, yang pendapatannya bagus, ekonominya menengah ke atas, mobilnya bagus, janganlah pakai BBM subsidi,” ujar Bahlil.
Ia mencontohkan temuan penggunaan BBM subsidi dalam jumlah besar oleh kendaraan yang disebut memiliki tangki modifikasi di Makassar. Menurut Bahlil, penggunaan subsidi oleh kelompok yang sebenarnya mampu dapat membuat konsumsi BBM subsidi bergeser dan mengurangi porsi yang seharusnya diterima masyarakat yang berhak.
“Memang terjadi shifting. Bagaimana enggak shifting kalau mobil bagus begitu aja diisi pakai minyak subsidi, habis itu dijual lagi? Ya kasihan itu kan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya yang kita ambil,” kata dia.
Bahlil menegaskan persoalan ketepatan sasaran menjadi perhatian pemerintah karena BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerima manfaatnya.