Protes Pemerintah Tak Becus Tangani Covid-19, Warga Malaysia Kibarkan Bendera Hitam

Suara.com - Puluhan ribu warga Malaysia mengibarkan bendera hitam sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena dinilai tidak becus menangani Covid-19.

Salah satunya, menyadur Straits Times Rabu (7/7/2021), Laila Mohd yang tinggal di kotapraja Subang Jaya, Selangor.

"Sudah waktunya kita mengusir pemerintah ini, orang Malaysia pantas mendapatkan yang lebih baik." ujar wanita berusia 32 tahun itu kepada The Straits Times.

Laila adalah salah satu dari puluhan ribu warga Malaysia yang menjadi bagian dari gerakan #BenderaHitam.

Gerakan tersebut mengajak kepada pengguna media sosial untuk membagikan foto bendera hitam sebagai bentuk protes pemerintah Perikatan Nasional (PN). Mereka menganggap PN gagal menangani pandemi Covid-19 dan tidak peduli terhadap rakyatnya.

Kampanye tersebut juga menuntut Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mundur. Mereka juga ingin Parlemen segera berkumpul kembali dan mencabut status keadaan darurat.

Sultan Abdullah Ahmad Shah selaku Raja Malaysia mengabulkan permintaan Muhyiddin Yassinuntuk mengaktifkan status keadaan darurat guna mengatasi wabah Covid-19 yang semakin memburuk. Tetapi krisis menjadi lebih buruk selama keadaan darurat.

Salah satu pengguna Twitter bernama @cenationgabriel juga ikut gerakan tersebut dan menuliskan: "Untuk membunuh demokrasi negara. Untuk nyawa yang telah hilang di bawah pemerintahan ini.

"Untuk manajemen pandemi yang tidak efektif. Untuk perlakuan yang tidak setara... Hari ini, kita mengibarkan bendera hitam!" tegasnya.

Sebagian besar negara bagian diberlakukan penguncian penuh tanpa batas waktu, yang dimulai pada 1 Juni dan diperpanjang Senin lalu. Kebijakan tersebut tidak akan dicabut sampai kasus baru harian turun di bawah 4.000.

Alih-alih turun, kasus harian terus-menerus melebihi angka 6.000. Pada Selasa (6/7), Malaysia mencatat 7.654 kasus baru, sehingga totalnya menjadi 792.693.

"Jika #BenderaHitam tidak dikendalikan, itu bisa tumbuh, menyebar, dan menyebabkan jatuhnya PN," kata Awang Azman Awang Pawi, analis politik dari Universiti Malaya kepada The Straits Times.

"Dampak langsung dari kampanye ini adalah memengaruhi kredibilitas pemerintah." sambungnya.

Sementara itu, polisi telah melakukan penyelidikan terhadap gerakan tersebut karena diduga mengandung unsur hasutan.

Direktur Departemen Investigasi Kriminal Bukit Aman Abd Jalil Hassan mengatakan penyelidikan masih dalam tahap awal dan kasusnya sedang diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan, KUHP serta Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998.