REGIONAL:
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendapatkan julukan sebagai The King of Silent sebagai bentuk kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes). Ma'ruf hanya tertawa saat mendapatkan julukan tersebut.
Hal tersebut disampaikan juru bicaranya, Masduki Baidlowi. Ia menyebut kalau Ma'ruf sudah mengetahui terkait kritikan yang dilemparkan oleh mahasiswa tersebut.
"(Ma'ruf) sudah tahu, biasa-biasa saja, ketawa-ketawa saja," kata Masduki saat menggelar konferensi pers secara virtual, Rabu (7/7/2021).
Ma'ruf juga memperkenankan Masduki untuk berbicara kepada media untuk menanggapi adanya kritikan tersebut. Selebihnya Ma'ruf tidak menganggap kalau kritikan itu menjadi sebuah masalah besar.
Sebab ia memahami ketika mahasiswa melakukan kritik kepada pemerintah.
"Ya inilah apa namanya biarin saja lah, mahasiswa biar pintar-pintar, dia bilang gitu saja enggak ada masalah," tuturnya.
Masduki menganggap Ma'ruf sudah bekerja cukup baik sebagai orang nomor dua di Indonesia.
Ia menekankan bahwa Ma'ruf tidak melulu menampilkan hasil pekerjaannya karena memiliki sifat yang rendah hati atau low profile.
"Bahwa kemudian bekerja tak selalu didengungkan, tidak selalu disuarakan, itu iya. Karena memang Wakil Presiden kita ini dengan gaya low profile-nya punya argumentasi sendiri yang sering kita kemukakan. Kalau sudah Presiden dan menteri-menteri sudah ngomong, ya, sudah cukup."
Dikritik BEM KM Unnes
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) ikut menyuarakan kritik terhadap pejabat negeri via media sosial seperti BEM UI dan BEM UGM sebelumnya.
Dalam unggahannya di instagram @bemkmunnes, mereka membuat meme dan menjuluki Presiden Joko Widodo atau Jokowi: "The King of Lip Service", Wapres Ma'ruf Amin: The King of Silent", dan Ketua DPR RI Puan Maharani: The Queen of Ghosting.
"Indonesian Political Troll, dalam rangka kritik terhadap rezim Jokowi yang dinilai tidak cakap dalam bertugas, menciderai hak dan kebebasan sipil, serta terperangkap dalam sistem politik yang oligarkis," tulis @bemkmunnes dalam unggahannya, dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).
BEM Unnes menilai kinerja Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," jelasnya.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," sambung BEM Unnes.
TERPOPULER