Bila Ditemukan Pidana, KPK Usut Kasus Penyaluran Bansos Selama PPKM Darurat

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim akan menindaklanjuti bila ditemukan dugaan penyelewangan anggaran bantuan sosial atau Bansos untuk masyarakat selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakata atau PPKM Darurat Covid-19.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding menyebut masyarakat dapat melaporkan keluhan bila menemukan dugaan penyelewangan bansos kepada KPK melalui platform Jaringan Pencegahan atau JAGA KPK yang nanti akan dianalisis oleh tim pengelola.

Jika setelah dianalisa ditemukan adanya tindak pidana, kata Ipi, lembaga antirasuah tentu akan menindaklanjuti kepada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat untuk didalami.

"Jika dari keluhan yang disampaikan masyarakat berindikasi tindak pidana, maka KPK dapat saja menindaklanjuti laporan tersebut. Tim pengelola akan meneruskan laporan kepada Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat untuk didalami," kata Ipi saat dikonfirmasi, Rabu (7/7/2021).

KPK pun mengharapkan segala bentuk anggaran bantuan pemerintah dalam menstabilkan ekonomi masyarakat dapat disalurkan dengan tepat di tengah PPKM Darurat.

"KPK berharap semua anggaran negara baik di pusat maupun daerah yang dialokasikan untuk program pemulihan ekonomi nasional, termasuk di dalamnya bansos untuk masyarakat dikelola secara transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik," ujar dia.

Ipi menjelaskan pada fitur JAGA Bansos Covid-19 masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait penyaluran bansos termasuk di dalamnya bantuan UMKM.

Sementara itu, untuk JAGA Penanganan Covid-19, masyarakat dapat menyampaikan keluhan terkait pelayananan dalam penanganan pasien Covid-19, insentif dan santunan tenaga kesehatan, biaya perawatan pasien Covid-19, klaim RS, dan terkait vaksin Covid-19.

"Tidak hanya menampung keluhan, masyarakat juga dapat mencari tahu informasi tentang Covid-19 dan informasi terkait lainnya pada menu panduan di flatform," ujar Ipi.

Sebagai tindak lanjut keluhan masyarakat, kata Ipi, tentunya lembaga antirasuah akan meneruskan keluhan kepada kementerian atau instansi serta pemda terkait.

"Mengawal tindak lanjut penanganan keluhan yang disampaikan masyarakat," imbuhnya.