Soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat Ingat Kondisi Bangsa Sedang Berat-beratnya

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 08 Juli 2021 | 16:19 WIB
Soal Usulan RS Khusus Pejabat, Demokrat Ingat Kondisi Bangsa Sedang Berat-beratnya
RSUD Adjidarmo Rangkasbitung melayani pasien COVID-19 dengan mendirikan tenda untuk perawatan medis. (Antara)

Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat di tengah situasi Covid-19 mengganas.

Menanggapi hal itu, Partai Demokrat justru mengingatkan situasi negara saat ini sedang berat, semua pihak harusnya pahami keadaan.

"Situasi negara kita saat ini memang sedang berat-beratnya. Begitu banyak berita duka yang kita terima. Bahkan, dari keluarga, sahabat dekat, rekan kerja, dan tetangga maupun lingkungan sekitar kita," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Menurutnya, Covid-19 sedang dalam fase lebih ganas dari biasanya terlebih adanya varian baru. Seharusnya, kata dia, melakukan upaya terbaik ketimbang mengusulkan RS khusus pejabat.

"Karena kita tahu, tak sedikit pasien positif covid-19 yang meregang nyawa karena tidak kebagian oksigen, tidak kebagian tempat di ICU, maupun tidak kebagian kamar rawat inap di rumah sakit. Ini adalah duka kita semua," ungkapnya.

Bagi Demokrat, kata dia, berharap agar semua elemen lapisan masyarakat bisa mendapatkan perawatan yang terbaik.

Partai berlambang mercy tersebut mengklaim terus mendorong dan memberikan masukan ke pemerintah soal penanganan Covid.

"Bagi kami, Partai Demokrat, tiap nyawa itu sangat berharga, siapapun itu, baik rakyat kecil maupun pejabat. Tentunya semua patut mendapatkan pertolongan terbaik tanpa ada kecuali," tandasnya.

Usulan RS Pejabat

baca juga

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.

Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).

Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.

Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sejumlah Anak 12 Tahun ke Atas di Pekanbaru Ikuti Vaksinasi Massal

Sejumlah Anak 12 Tahun ke Atas di Pekanbaru Ikuti Vaksinasi Massal

Riau | Kamis, 08 Juli 2021 | 16:13 WIB

Kesadaran Prokes Masyarakat Sumut Rendah, Gubsu Edy: Masih Belum Percaya Covid-19 Ada!

Kesadaran Prokes Masyarakat Sumut Rendah, Gubsu Edy: Masih Belum Percaya Covid-19 Ada!

Sumut | Kamis, 08 Juli 2021 | 16:12 WIB

Mau Naik Pangkat, ASN Gowa Wajib Lampirkan Sertifikat Vaksin Covid-19

Mau Naik Pangkat, ASN Gowa Wajib Lampirkan Sertifikat Vaksin Covid-19

Sulsel | Kamis, 08 Juli 2021 | 16:12 WIB

Fadli Zon Setuju Ruangan Kosong Gedung DPR Dipinjam untuk Rawat Pasien Covid-19

Fadli Zon Setuju Ruangan Kosong Gedung DPR Dipinjam untuk Rawat Pasien Covid-19

News | Kamis, 08 Juli 2021 | 16:07 WIB

Terkini

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:42 WIB

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

'Daripada Liburan Mending Melawan', Ibu-ibu di Jogja Geruduk Bundaran UGM Gugat Kebijakan Korup

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:35 WIB

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:11 WIB

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:59 WIB

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:54 WIB

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:52 WIB

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:48 WIB

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:39 WIB

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:30 WIB

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 18:24 WIB

×