Ketum PAN Zulhas Semprot Saleh Daulay, Guspardi Gaus dan Rosaline: Jangan Diulangi Lagi!

Suara.com - Beberapa waktu terakhir sejumlah kader atau politisi Partai Amanat Nasional mendapat sorotan publik akibat pernyataan kontroversial mereka. Terkait itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku telah menegur para kadernya baik yang menjabat di DPR maupun DPP.

Teguran itu disampaikan Zulhas sapaan karibnya dalam rapat koordinasi secara daring dengan para pengurus DPW dan DPD, serta anggota legislatif dan eksekutif seluruh Indonesia. Adapun yang mendapat teguran karena pernyataan kontroversial, di antaranya Guspardi Gaus, Rosaline Rimaseuw, dan Saleh Daulay.

Zulhas menegaskan bahwa pernyataan kontroversial di tengah masyarakat harus dihindari.

"Saya sudah memberikan teguran. Jangan diulangi lagi," kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (16/7/2021).

Dalam rapat yang sama Zulhas sekaligus meminta seluruh kader untuk sungguh-sungguh dan sekuat tenaga membantu masyarakat hadapi berbagai persoalan akibat pandemi, mulai dari masalah kesehatan sampai masalah ekonomi.

Diketahui, beberapa ujaran dari anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengenai pandemi Covid-19 menjadi kontroversial di mata publik. Salah satunya adalah permintaan Rumah Sakit khusus untuk pejabat.

Baru-baru ini,  Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay, memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) bahwa ia tidak mau mendengar ada kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan ICU. Pernyataan itu pun menjadi sorotan publik.

Selain pernyataan di atas, berikut ujaran-ujaran kontroversial anggota DPR Fraksi PAN yang dirangkum oleh Suara.com:

1. Tidak Mau Ada Pejabat Tak Dapat ICU

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Saleh menegaskan tidak mau mendengar lagi ada kasus anggota DPR yang meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapatkan ICU.

Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Komisi IX pada Selasa (13/7/2021). Saleh meminta Menkes Budi Gunadi untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan pasien virus corona.

Saleh mengingatkan Menkes mengenai kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan. Sosok yang dimaksud adalah anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua.

"Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, Saleh juga turut membahas usulan dari Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat.

2. Bukti Akademik 'Penyemportan Disinfektan Sia-sia'?

Pakar penyakit menular dari University of Maryland Amerika Serikat, Dr Faheem Younus, mengkritik kegiatan penyemprotan disinfektan di jalanan yang masih dilakukan Indonesia adalah sia-sia.

Namun, pernyataan yang diberikan oleh Faheem Younus tersebut dipertanyakan oleh pejabat dari anggota Komisi IX (Kesehatan) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Ketua Fraksi PAN tersebut meminta bukti akademik dari pernyataan tersebut.

"Kalau dibantah (penyemprotan disinfektan di jalan sia-sia) nggak benar, ya bukti akademiknya apa?," kata Saleh Partaonan Daulay.

3. Minta Pemerintah Buat RS Covid Khusus Pejabat

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.

Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif Covid-19, namun kesusahan mendapatkan ruang di RS.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).

Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.

4. Tolak Karantina Sepulang dari Luar Negeri

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menjadi sorotan lantaran mengaku menolak untuk diisolasi di sebuah Hotel oleh petugas Kementerian Kesehatan usai pulang dari Kyrgyzstan.

Meski demikian, Guspardi malah ngotot mengikuti rapat di gedung Parlemen.

"Saya baru datang dari Kyrgyztan, saya cemas juga semalam, mau diinapkan di Hotel," kata Guspardi dalam Rapat Pansus Otsus Papua DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Guspardi mengatakan, seharusnya orang yang harus menjalani isolasi usai tiba di Indonesia adalah orang yang hanya tinggal di luar negeri. Ia mengaku kecewa diminta untuk diisolasi.

Lebih lanjut, Guspardi menyampaikan, dirinya enggan jalani isolasi di Hotel lantaran dalih ingin maksimal menjalankan tugas sebagai anggota dewan untuk hadiri rapat.