alexametrics

Komnas HAM Apresiasi Hasil Rekomendasi Ombudsman Soal Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Dwi Bowo Raharjo | Yaumal Asri Adi Hutasuhut
Komnas HAM Apresiasi Hasil Rekomendasi Ombudsman Soal Polemik Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (ANTARA/Aprillio Akbar/foc)

Ombudsman RI mengumumkan pihaknya menemukan maladministrasi pada peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi hasil rekomendasi yang dikeluarkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait kejanggalan penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Secara substansial kami apresiasi setinggi-tingginya hasil ORI itu," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, saat dihubungi Suara.com, Kamis (22/7/2021).

Dalam temuan ORI, terdapat maladministrasi terkait proses penonaktifan 75 pegawai KPK.

Taufan mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan hal itu untuk dijadikan bahan masukan atau tidak dalam penyusunan rekomendasi yang nantinya dikeluarkan Komnas HAM.

Baca Juga: Reaksi KPK Usai Ombudsman Ungkap Dugaan Maladministrasi Seleksi Tes Wawasan Kebangsaan

"Ya (kami pertimbangkan), makanya kami harus pelajari dulu lah," kata Taufan.

Sementara itu, untuk hasil rekomendasi dari Komnas HAM sendiri ditargetkan rampung pada akhir Juli ini.

"Insya Allah akhir bulan (Juli) selambat-lambatnya awal Agustus," jelas Taufan.

Sebenarnya hasil rekomendasi Komnas HAM ditargetkan rampung pada awal bulan Juli, namun karena meningkatnya kasus Covid-19 dan pemberlakuaan PPKM Darurat, terpaksa harus diundur.

"Kami terkendala beberapa staf terpapar Covid-19, kantor (Komnas HAM) juga WFH total," ujar Taufan.

Baca Juga: TWK Dinyatakan Maladministrasi oleh Ombudsman, KPK: Kami Pelajari Dulu

Hasil Ombudsman

Komentar