PVRI Kritik Pernyataan 'Antikritik' Prabowo Usai Insiden Penyiraman Air Keras: Ini Sinyal Represif!

Suara.com - Lembaga kajian demokrasi, Public Virtue Research Institute (PVRI), mempertanyakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai antikritik. Pernyataan tersebut disampaikan hanya dalam hitungan jam setelah insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

PVRI memandang kebebasan berpendapat di Indonesia kini tengah menuju preseden yang semakin mengkhawatirkan.

Direktur Eksekutif PVRI, Muhammad Naziful Haq, menyoroti bahwa belum genap 24 jam setelah tragedi yang menimpa Andrie, Presiden justru melontarkan wacana untuk menertibkan para pengkritik dan pengamat yang dianggap tidak patriotik.

Menurut Nazif, langkah mengotak-kotakkan pengamat berdasarkan loyalitas sangat membahayakan demokrasi karena seolah menjadi isyarat untuk mengeliminasi suara kritis.

“Istilah penertiban dalam sejarah politik Indonesia kenyataannya lebih sering berwujud tindakan represif daripada ketertiban yang sesungguhnya,” ujar Nazif dalam keterangan resminya, Minggu (15/3/2026).

Nazif menyayangkan ketidakmampuan penyelenggara negara dalam membedakan antara patriotisme dan kritik kebijakan.

Ia menilai kritik kebijakan seharusnya didasarkan pada data dan sains, bukan sekadar kecintaan submisif kepada negara.

“Negara mengurus hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikelola secara kritis. Suara kritis semestinya dilindungi, bukan dimentahkan, apalagi diteror,” tegasnya.

Peneliti PVRI, Zikra Wahyudi, menambahkan bahwa pernyataan Presiden tersebut berpotensi memberi ruang bagi kekerasan terhadap kebebasan berpendapat untuk semakin leluasa.

Selama ini, praktik premanisme politik yang membungkam aktivis sering kali tidak terungkap aktor intelektualnya, menciptakan zona abu-abu yang terstruktur.

“Apakah Andrie dapat dikategorikan sebagai pengamat yang tidak patriotik? Saat ini, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kepolisian telah merosot tajam. Jika pelaku penyerangan Andrie tidak segera ditemukan, maka komitmen negara terhadap demokrasi dan HAM patut dipertanyakan,” ungkap Zikra.

Ia menilai pernyataan Presiden merupakan ancaman serius bagi masyarakat sipil.

“Prabowo menganggap kritik sebagai sebuah kekacauan yang harus ditertibkan. Padahal, yang seharusnya dievaluasi adalah orientasi kebijakan dan tindakan pemerintah itu sendiri,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menuding sejumlah pengamat tidak memiliki sikap patriotik dan mengeklaim mereka mencari keuntungan finansial dari mengkritik pemerintah.

Dalam rapat kabinet di Istana Kepresidenan, Jumat (13/3/2026), Prabowo menyatakan ada pengamat yang tidak menginginkan keberhasilan pemerintah karena memiliki motif tertentu.

“Menurut saya, sikap mereka itu sempit dan tidak patriotik,” ujar Prabowo dalam forum tersebut.