Soal Rektor Rangkap Jabatan di BUMN, Arief Poyuono: Jokowi Harus Copot Erick Thohir

Suara.com - Eks wakil ketua umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, meminta langkah Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro mundur dari jabatannya di BUMN dapat diikuti para Rektor lainnya yang masih memiliki jabatan di BUMN.

Arief juga menyinggung Menteri BUMN Erick Thohir terkait masalah ini.

"Nah untuk Rektor UI yang mundur patut kita kasih jempol, karena masih punya malu. Monggo untuk rektor-rektor lainnya yang menjabat komisaris di BUMN kalau masih punya malu harap mundur ya," kata Poyuono kepada wartawan, Jumat (23/7/2021).

Poyuono menilai seharusnya para rektor tersebut fokus saja mengurusi permasalahan kampus bukan justru berbisnis.

Menurutnya, para rektor tersebut hanya untuk cari kesempatan uang tambahan.

"Yang saya sedih mereka di BUMN jadi komisaris hanya untuk nambah bakul nasi keluarga aja. To be frankly posisi mereka sebagai Komisaris bagaikan boneka cadangan saja kok," tuturnya.

Berkaca dari hal itu, Poyuono mendesak Presiden Joko Widodo memecat Menteri BUMN Erick Thohir lantaran dianggap telah membiarkan para rektor rangkap jabatan.

Erick dituding telah buat kegaduhan hingga mengganggu penanganan covid.

"Jokowi harus copot Erick Thohir atau sebaiknya juga mundur saja karena sudah bikin gaduh saja, hingga Jokowi konsentrasinya mengurus PPKM Darurat jadi nggak fokus mengurusi masyarakat yang terpapar covid karena disibukan dengan keputusan Erick Thohir yang sudah nggak ada gunanya," tuturnya.

Selain itu, Poyuono juga menyinggung soal kilatnya aturan statuta UI direvisi lewat Peraturan Pemerintah atau PP. Ia curiga Jokowi tak membaca betul-betul draft revisi.

"Saya jadi curiga ya aturan yang gampang diubah-ubah dan cepat banget di kantor Presiden. Jangan-jangan Jokowi engga pernah baca baca lagi draft ya alias langsung teken. Makanya antara omongan Jokowi tentang tidak diperbolehkannya pejabat negara rangkap jabatan, eh malah tanda tangan perubahan aturan jadi boleh menjabat," tandasnya.

Mundur

Mundurnya Rektor UI tersebut disampaikan BRI dalam surat nomor B.118-CSC/CSM/CGC/2021 tertanggal 22 Juli 2021, dan ditampilkan dalam keterbukaan informasi BRI kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Pengunduran diri Sdr. Ari Kuncoro dari jabatannya sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan. Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik," tulis Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto, Kamis (22/7/2021).

Rangkap jabatan Ari Kuncoro belakangan menjadi polemik sebab dianggap mahasiswa dan Ombudsman RI melanggar Pasal 35 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tentang Statuta UI.

Alih-alih mendengarkan masukan mahasiswa dan ombudsman, Presiden Jokowi justru mengubah pasal Statuta UI tersebut; Rektor UI boleh rangkap jabatan di BUMN asal bukan jabatan direksi melalui PP No. 75 tahun 2021.