Tak hanya itu, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan pengamanan di sejumlah ruas jalan di kawasan Istana Merdeka.
Total ada 350 personel lalu lintas yang akan disiagakan. Nantinya, mereka akan berjaga sejak pagi dan akan ditempatkan di jalan-jalan yang ditutup guna mengantisipasi penerobosan dari peserta aksi unjuk rasa.
"Ada 350 personel (anggota Ditlantas)," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan.
Kemarin, kepolisian mulai memasang barikade kawat berduri di sekitar Istana Negara. Sambodo belum dapat memastikan mengenai jam buka tutup di jalan tersebut dan akan bertindak sesuai situasi di lapangan.
"Penutupan situasional, melihat perkembangan eskalasi di lapangan," sambungnya.
Lebih lanjut, Sambodo menyebut tidak ada pengalihan arus imbas unjuk rasa itu. Pasalnya, hingga kini di Ibu Kota masih berlangsung aturan PPKM.
"Tidak ada pengalihan arus lainnya. Saat ini penyekatan PPKM level 4 masih berlangsung di Sudirman-Thamrin (Jakarta Pusat)," imbuh Sambodo.
Pantauan Suara.com pukul 10.00 WIB, suasana di kawasan Patung Kuda masih terpantau sepi. Namun, aparat kepolisian telah bersiaga sejak pagi.
Terlihat pula sejumlah kendaraan taktis milik kepolisian telah disiagakan. Arus lalu lintas saat ini juga terpantau masih lengang.
Baca Juga: Antisipasi Demo Tolak PPKM di Kawasan Istana Merdeka, Ribuan Personel Disiagakan
Jokowi End Game
Ajakan aksi unjuk rasa di seluruh wilayah untuk menolak PPKM sebelumnya beredar di media sosial.
Salah satunya aksi bertajuk 'Seruan Aksi Nasional Jokowi End Game' yang dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Sabtu (25/7/2021) hari ini.
Sejumlah massa dari komunitas ojek online alias ojol, mahasiswa, pedagang kaki lima, dan aliansi masyarakat lainnya berencana melakukan long march dari Glodok, Jakarta Barat.
Polri telah mengimbau masyarakat tak terhasut dengan adanya ajakan aksi tersebut. Sebab, kekinian masih dalam situasi pandemi.
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya akan menindak tegas pihak-pihak yang tetap melaksanakan aksi unjuk rasa. Khususnya jika aksi tersebut telah dianggap menganggu ketertiban umum.
