Infografis
Suara.com - Fraksi Partai Nasdem menyatakan menolak pemberian fasilitas hotel berbintang untuk isolasi mandiri anggota DPR yang terpapar Covid-19. Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Ahmad Ali mengatakan, kebijakan Sekretariat Jenderal DPR mengenai fasilitas isoman berlebihan.
Kata Ali, saat ini tidak sedikit masyarakat bawah yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan. Sehingga menurut dia fasilitas isoman di hotel berbintang sebaiknya diperuntukan untuk rakyat.
"Akan lebih tepat jika fasilitas tersebut dialokasikan untuk kalangan rakyat bawah," kata Ali kepada wartawan, Kamis (29/7/2021).
Menurut dia, bagi Fraksi Nasdem kepercayaan publik terhadap DPR harus dijaga. DPR dikatakan Ali harus memberikan kesan untuk tidak berjarak dengan kepentingan rakyat sekaligus berempati terhadap situasi yang tengah terjadi.
"Fraksi Partai Nasdem mengajak semua pihak untuk berempati terhadap mereka yang penuh keterbatasan di tengah kondisi pandemi saat ini. Nasdem memandang, para anggota dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga untuk membiayai sendiri isolasi mandiri," imbuh Ali.
Minta Dibatalkan
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menilai keputusan Sekretariat Jenderal DPR memberikan fasiltas hotel untuk isolasi mandiri anggota Dewan tidak tepat. Ia menyarankan keputusan itu dibatalkan.
"Saya kira ini tidak tepat dan kami berharap ini dibatalkan," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Menurut Yandri anggaran DPR yang dilakukan untuk refocusing penanganan Covid-19 sebaiknya diperuntukkan untuk kebutuhan penanganan pandemi rakyat, seperti pengadaan obat-obatan atau pengadaan sembako, serta bantuan lain yang sifatnya langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Anggota DPR Difasilitasi Hotel Buat Isoman, Inul Daratista Mencak-mencak
Yandri mengatakan sebagai anggota DPR tentu saja para Dewan mampu untuk mengurus diri sendiri terkait isolasi mandiri. Sehingga tidak perlu lagi difasilitasi, apalagi menggunakan sumber pendanaan dari negara.
"Jadi kalau untuk anggota Dewan saya kira mereka-mereka atau kami-kami sudah mampu untuk mengurus diri sendiri dan tidak perlu difasilitasi oleh negara. Karena hari ini yang paling dibutuhkan adalah bagaimana kita membantu rakyat yang sedang kesusahan. Jadi kami usul supaya program hotel untuk isoman para anggota DPR itu dibatalkan," pungkas Yandri.
Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP, Anas Thahir menilai pemberian fasilitas khusus untuk isolasi mandiri atau isoman di hotel berbintang oleh Setjen DPR kepada anggota Dewan dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Sebab kata dia sebagai warga negara, seharusnya anggota DPR pun harus merasakan fasilitas serupa dengan rakyat. Bukan justru diberi kekhususan.
"Saya nilai kontra produktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," kata Anas kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Menurut Anas, anggota DPR yang positif Covid-19 masih bisa menggunakan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA). Ia berujar RJA cukup representatif untuk tempat isoman karena tidak kontak langsung dengan masyarakat. Di sisi lain RJA memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain.
