alexametrics

Gubernur Ganjar Terima Keluhan Bansos Pemerintah Pusat Tidak Tepat Sasaran

Fabiola Febrinastri | Restu Fadilah
Gubernur Ganjar Terima Keluhan Bansos Pemerintah Pusat Tidak Tepat Sasaran
Gubernur Ganjar Terima Keluhan Bansos Pemerintah Pusat Tidak Tepat Sasaran. (Dok: Pemprov Jateng)

Orang yang memiliki mobil malah mendapatkan bantuan.

Suara.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerima keluhan dari sejumlah lurah/kepala desa (kades) di Kabupaten Klaten perihal data bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat yang tidak tepat sasaran. Keluhan itu mereka sampaikan secara langsung kepada Ganjar saat acara Rembug Desa yang digelar daring, Senin (2/8/2021). Asal tahu saja, Ganjar memang aktif menggelar rapat langsung dengan kades untuk mengetahui kondisi secara langsung dari lapangan.

Salah satu kades yang melaporkan kacau balaunya data bansos bernama Joko Laksono. Ia sempat emosional saat mengetahui bansos itu justru diberikan kepada orang kaya, atau ada yang mendapatkan lebih dari dua bantuan.

"Bansos ki malah marai mumet pak (bansos itu bikin pusing). Kulo ajeng curhat pak (saya mau curhat pak), saya mau jujur. Ndak peduli mangke didukani Bu Mensos Risma (tidak peduli kalau nanti dimarahi bu Mensos, Risma)," kata Joko.

Kades Tijayan itu menerangkan ada beberapa data penerima yang sudah diverifikasi dan dihapus dari penerima karena dianggap sudah mampu, justru kembali mendapatkan bantuan.

Baca Juga: Mahasiswa dari 4 Universitas di Semarang Hibur Pasien Covid-19

"Ada yang punya mobil lima, muncul namanya. Intuk niku malahan (dia justru malah dapat). Padahal sudah kita coret, sudah diverifikasi datanya. Tetep metu maleh (dapat bantuan lagi). Ngoten ndan, mumet aku (Begitu ndan, pusing saya),” ucapnya.

Hal itu membuat kecemburuan sosial bagi warga. Pihaknya juga kebingungan, karena bantuan tidak bisa dialihkan kepada yang berhak.

"Ada lagi cerita teman kami di Cawas. Itu Kadesnya dapat bantuan, Sekdes dapat. Kan aneh. Tapi mereka juga tidak bisa apa-apa, diambil tidak bisa, dialihkan juga tidak bisa. Tolong njenengan aturaken Bu Risma (tolong sampaikan ke Bu Risma)," imbuhnya.

Joko juga menceritakan kisah salah satu koleganya di Desa Nanggulan. Di desa itu, seharusnya ada 261 warga yang dapat PKH, tapi 40 orang dibatalkan. "Padahal itu banyak jandanya pak, tolong diaktifkan. Sudah diverifikasi dan diusulkan, tapi nyatanya yang keluar itu lagi itu lagi, tidak ada perbaikan," pungkasnya.

Kesemerawutan data bansos juga disampaikan pengelola desa lainnya. Kepala Dusun di Desa Barongan, Suyuti mengatakan jika terjadi data kembar saat penerimaan bansos.

Baca Juga: 95 Persen Bansos Tunai di DKI Jakarta Telah Disalurkan ke Warga

"Kami tidak dilibatkan dalam verifikasi data. Akhirnya, penyaluran bantuan tidak sesuai. Banyak yang dobel-dobel pak, ada yang sudah dapat PKH, tapi dapat juga BST. Bahkan ada satu rumah itu dapat lima bantuan pak," ucap Suyuti.

Komentar