Survei INFID: Warga Dapat Info Faskes Covid-19 Bukan dari Pemerintah

Suara.com - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merilis hasil survei bertajuk 'Akses dan Layanan Kesehatan di 6 Kabupaten dan Kota di era Pandemi Covid-19'. Enam kota itu di antaranya, Semarang, Padang, Malang, Surabaya, Makassar, dan Kabupaten Tangerang.

Survei ini bekerjasama dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan menyasar sebanyak 540 responden perempuan. Adapun tujuan penelitian ini guna mendapatkan gambaran fasilitas Kesehatan dan pelayanan kesehatan di enam kota tersebut selama pandemi Covid-19.

Secara spesifik penelitian ini berusaha menggali pengalaman dari kelompok rentan, yakni sektor perempuan dari daerah padat penduduk di enam lokasi tersebut. Rata-rata, para responden berasal dari kelas sosial dan ekonomi menengah ke bawah.

"Tujuannya, untuk mendapatkan gambaran fasilitas dan layanan kesehatan selama pandemi Covid-19. Jadi bagaimana pengalaman mereka dalam menggunakan fasilitas kesehatan selama pandemi," kata Peneliti Lembaga Demografi FEB UI, Alfindra Primaldhi, Jumat (13/8/2021).

Dalam hal ini, para responden adalah perempuan berusia 30 sampai 49 tahun. Kebanyakan, para responden adalah ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan, responden yang memiliki penghasilan sendiri, angkanya berkisar antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta.

Alfindra mengatakan, hasil penelitian pun menunjukkan jika warga sejauh ini mendapatkan informasi akses dan layanan kesehatan tidak dari sumber resmi pemerintah. Dalam konteks ini, para responden mendapat sumber informasi melalui warga sekitar dan sosial media.

"Walaupun mayoritas responden mengetahui status ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya, sumber informasi utama mereka adalah dari warga sekitar, atau melalui saluran komunikasi informal seperti sosial media," jelasnya.

Dengan demikian, hal itu menunjukkan jika sosialisasi informasi layanan dan fasilitas kesehatan melalui kanal formal pemerintah belum berjalan maksimal. Selain itu, terdapat kendala dalam penyampaiannya.

Penelitian itu juga menemukan fakta jika informasi layanan kesehatan untuk perempuan tidak banyak diketahui warga. Alfindra menyebut, masih banyak responden yang tidak mendapatkan informasi terkait layanan kesehatan khusus perempuan di daerahnya. 

"Mayoritas responden tidak tahu apakah fasilitas kesehatan di daerah mereka memberikan layanan kesehatan preventif maupun kuratif khusus perempuan atau tidak," beber dia.

Alfindra melanjutkan, masih banyak pula responden yang melaporkan tidak adanya layanan kesehatan khusus perempuan di daerahnya. Sebab, partisipasi warga dalam kegiatan sosialisasi pengarusutamaan layanan kesehatan untuk perempuan masih rendah.

"Maka sosialisasi pengarusutamaan layanan kesehatan pada perempuan di fasilitas kesehatan perlu ditingkatkan, serta untuk memotivasi warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tersebut," imbuh Alfindra.

Diketahui, penelitian ini menyasar sebanyak 540 responden dan dibagi 90 responden di setiap lokasi penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dan berlangsung pada April 2021 lalu.