- DPR RI dan pemerintah membahas revisi UU Adminduk pada November 2026 untuk melarang permintaan fotokopi KTP.
- Kebijakan baru tersebut menerapkan sanksi bagi instansi yang masih meminta salinan fisik KTP kepada masyarakat.
- Verifikasi identitas dialihkan menggunakan NIK terintegrasi untuk memperkuat sistem digital dan perlindungan data pribadi.
Suara.com - Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang kekinian tengah dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah akan segera melarang praktik permintaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berbagai keperluan administrasi.
Kebijakan baru ini juga akan dilengkapi dengan penerapan sanksi bagi instansi atau pihak yang masih membandel menerapkannya.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa upaya tersebut diambil menyusul pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk yang mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah.
Menurutnya, di tengah kemajuan integrasi data kependudukan kekinian, masyarakat tidak boleh lagi terus-menerus dibebani kewajiban menyerahkan salinan dokumen fisik berulang kali.

Verifikasi identitas kini dinilai sudah jauh lebih praktis melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi secara digital oleh instansi pemerintah maupun swasta.
“Data kependudukan sudah dimiliki negara. Jangan sampai masyarakat terus diminta menyerahkan salinan dokumen yang datanya sebenarnya sudah tersedia dan bisa diverifikasi melalui sistem,” ujar Khozin kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Selain menghapuskan praktik fotokopi KTP, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk ini juga memperkuat integrasi data antarlembaga.
NIK diarahkan untuk berfungsi sepenuhnya sebagai nomor identitas tunggal (single identity number) di berbagai sektor layanan publik.
Penggunaan sistem digital ini terbukti sudah berjalan secara masif. Berdasarkan catatan hingga 3 November 2026, verifikasi NIK secara nasional telah menembus angka 21,04 miliar kali dengan rata-rata 8 juta transaksi per hari.
Angka tersebut melibatkan total 7.833 lembaga, yang mencakup instansi pemerintah, perbankan, sektor transportasi, dunia pendidikan, hingga fasilitas kesehatan.
Melalui revisi ini, Khozin menekankan, bahwa orientasi pelayanan kependudukan didorong agar lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital melalui penerapan stelsel aktif.
“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” ujarnya.
Meski mempercepat transformasi digital, Khozin turut mengingatkan pentingnya aspek pengamanan serta perlindungan data pribadi masyarakat agar berjalan beriringan dengan integrasi sistem.
Hingga awal November 2026, tercatat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 25,18 juta jiwa. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi ini dirancang agar tidak sampai merugikan atau membuat warga yang belum memiliki akses digital yang memadai menjadi kehilangan hak-hak administrasinya, sehingga RUU Adminduk juga mengatur kerangka IKD secara komprehensif.
DPR berharap kehadiran revisi UU Adminduk ini mampu mewujudkan sistem administrasi kependudukan nasional yang jauh lebih terintegrasi, aman, inklusif, serta memastikan kehadiran negara secara nyata dalam melayani masyarakat.