Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Jum'at, 20 November 2026 | 10:37 WIB
Tak Perlu Fotokopi KTP Lagi, RUU Adminduk Siapkan Sanksi bagi Pelanggar
ilustrasi KTP (magnific)
baca 10 detik
  • DPR RI dan pemerintah membahas revisi UU Adminduk pada November 2026 untuk melarang permintaan fotokopi KTP.
  • Kebijakan baru tersebut menerapkan sanksi bagi instansi yang masih meminta salinan fisik KTP kepada masyarakat.
  • Verifikasi identitas dialihkan menggunakan NIK terintegrasi untuk memperkuat sistem digital dan perlindungan data pribadi.

Suara.com - Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang kekinian tengah dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah akan segera melarang praktik permintaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk berbagai keperluan administrasi.

Kebijakan baru ini juga akan dilengkapi dengan penerapan sanksi bagi instansi atau pihak yang masih membandel menerapkannya.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menjelaskan bahwa upaya tersebut diambil menyusul pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk yang mulai membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bersama pemerintah.

Menurutnya, di tengah kemajuan integrasi data kependudukan kekinian, masyarakat tidak boleh lagi terus-menerus dibebani kewajiban menyerahkan salinan dokumen fisik berulang kali.

Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH (freepik)
Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH (freepik)

Verifikasi identitas kini dinilai sudah jauh lebih praktis melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi secara digital oleh instansi pemerintah maupun swasta.

“Data kependudukan sudah dimiliki negara. Jangan sampai masyarakat terus diminta menyerahkan salinan dokumen yang datanya sebenarnya sudah tersedia dan bisa diverifikasi melalui sistem,” ujar Khozin kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Selain menghapuskan praktik fotokopi KTP, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk ini juga memperkuat integrasi data antarlembaga.

NIK diarahkan untuk berfungsi sepenuhnya sebagai nomor identitas tunggal (single identity number) di berbagai sektor layanan publik.

Penggunaan sistem digital ini terbukti sudah berjalan secara masif. Berdasarkan catatan hingga 3 November 2026, verifikasi NIK secara nasional telah menembus angka 21,04 miliar kali dengan rata-rata 8 juta transaksi per hari.

baca juga

Angka tersebut melibatkan total 7.833 lembaga, yang mencakup instansi pemerintah, perbankan, sektor transportasi, dunia pendidikan, hingga fasilitas kesehatan.

Melalui revisi ini, Khozin menekankan, bahwa orientasi pelayanan kependudukan didorong agar lebih proaktif, terintegrasi, dan berbasis digital melalui penerapan stelsel aktif.

“Negara tidak boleh lagi hanya menunggu masyarakat melaporkan dan mengurus kebutuhan administrasi kependudukannya (stelsel pasif). Sebaliknya, pemerintah harus lebih aktif (stelsel aktif) memastikan setiap warga memperoleh hak administrasi kependudukan,” ujarnya.

Meski mempercepat transformasi digital, Khozin turut mengingatkan pentingnya aspek pengamanan serta perlindungan data pribadi masyarakat agar berjalan beriringan dengan integrasi sistem.

Hingga awal November 2026, tercatat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) baru mencapai 25,18 juta jiwa. Oleh karena itu, percepatan digitalisasi ini dirancang agar tidak sampai merugikan atau membuat warga yang belum memiliki akses digital yang memadai menjadi kehilangan hak-hak administrasinya, sehingga RUU Adminduk juga mengatur kerangka IKD secara komprehensif.

DPR berharap kehadiran revisi UU Adminduk ini mampu mewujudkan sistem administrasi kependudukan nasional yang jauh lebih terintegrasi, aman, inklusif, serta memastikan kehadiran negara secara nyata dalam melayani masyarakat.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Apakah IKD Sama dengan KTP? Ini Cara Mengaktifkannya Secara Online

Apakah IKD Sama dengan KTP? Ini Cara Mengaktifkannya Secara Online

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 17:22 WIB

Kenapa Aktivasi IKD Gagal Terus? Coba 7 Cara Lewat HP Tanpa ke Dukcapil Ini

Kenapa Aktivasi IKD Gagal Terus? Coba 7 Cara Lewat HP Tanpa ke Dukcapil Ini

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 06:05 WIB

Apakah Usia 17 Tahun Wajib Punya KTP?

Apakah Usia 17 Tahun Wajib Punya KTP?

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 19:50 WIB

Apakah KTP Rusak Bisa Dicetak Ulang? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Apakah KTP Rusak Bisa Dicetak Ulang? Ini Syarat dan Cara Mengurusnya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 11:07 WIB

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Cara Cek NIK KTP Dapat Bantuan Beras 30 Kg Lewat HP, Ini Link Resminya

Lifestyle | Rabu, 18 November 2026 | 08:59 WIB

Terkini

Honda Super Cub C125 Dapat Pilihan Warna Baru Harga Tembus Rp 81 Juta

Honda Super Cub C125 Dapat Pilihan Warna Baru Harga Tembus Rp 81 Juta

Otomotif | Jum'at, 20 November 2026 | 10:33 WIB

Menhut soal Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon: Wacana Lama, Bukan Ide Hashim

Menhut soal Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon: Wacana Lama, Bukan Ide Hashim

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:33 WIB

Cara Klaim Kacamata BPJS Kesehatan 2026, Ini Syarat, Plafon, dan Prosedurnya

Cara Klaim Kacamata BPJS Kesehatan 2026, Ini Syarat, Plafon, dan Prosedurnya

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 10:31 WIB

92 Persen Ludes! Tiket KA Rajabasa Libur Nataru Kini Tersisa 1.515 Kursi

92 Persen Ludes! Tiket KA Rajabasa Libur Nataru Kini Tersisa 1.515 Kursi

Lampung | Jum'at, 20 November 2026 | 10:30 WIB

Sinopsis Kiss In The Wind, Drama Terbaru Yang Yang dan Chen Duling di WETV

Sinopsis Kiss In The Wind, Drama Terbaru Yang Yang dan Chen Duling di WETV

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 10:30 WIB

Megawati Minta DPR Atur Buzzer, Pengamat Soroti Dampak Positif dan Negatifnya bagi Demokrasi

Megawati Minta DPR Atur Buzzer, Pengamat Soroti Dampak Positif dan Negatifnya bagi Demokrasi

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:29 WIB

Vora A2O LITE Didiagnosis Radang Usus Buntu, Fans Ramai Doakan Cepat Pulih

Vora A2O LITE Didiagnosis Radang Usus Buntu, Fans Ramai Doakan Cepat Pulih

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 10:29 WIB

Dapur MBG yang Pakai Beras SPHP dan Minyakita Bakal Disanksi!

Dapur MBG yang Pakai Beras SPHP dan Minyakita Bakal Disanksi!

News | Jum'at, 20 November 2026 | 10:27 WIB

Industri Sawit-Tambang Untung, Daerah Malah Rugi Besar Imbas Karhutla

Industri Sawit-Tambang Untung, Daerah Malah Rugi Besar Imbas Karhutla

Bisnis | Jum'at, 20 November 2026 | 10:25 WIB

Harga Tembus Rp90 Ribu/Kg, Pusat Sulap Pesawaran Jadi Ujung Tombak Kakao Nasional

Harga Tembus Rp90 Ribu/Kg, Pusat Sulap Pesawaran Jadi Ujung Tombak Kakao Nasional

Lampung | Jum'at, 20 November 2026 | 10:23 WIB

×