REGIONAL:
Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menanggapi soal kejadian adu mulut antara Anggota DPRD Jakarta fraksi PSI Viani Limardi dengan petugas kepolisian karena terganjal aturan ganjil-genap. Riza meminta agar jabatan apapun harus patuh dengan aturan.
Menurut Riza, aturan gage kembali diterapkan demi kebaikan bersama mengurangi mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Jabatan atau posisi apapun tetap sama di mata hukum.
"Kepada siapapun kita harus patuh taat melaksanakan aturan yang ada apapun posisi kita, apapun jabatan kita," ujar Riza di Jakarta Timur, Jumat (13/8/2021).
Riza juga menilai seharusnya Viani selaku legislator bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Jika wakilnya saja tidak mau menurut, dikhawatirkan hal sama juga terjadi pada warga lainnya.
"Kita tunjukkan kepada masyarakat kepada warga bahwa kita adalah warga yang patuh dan taat," katanya.
Riza memang mengakui banyak orang yang belum mengetahui penerapan aturan ganjil-genap kendaraan itu. Namun ia meyakini sosialisasi terus berjalan dan masyarakat diminta mematuhinya.
"Sosialisasinya nanti kami akan tingkatkan terus mudah-mudahan karena kemarin hari pertama masih ada yang belum tahu," pungkasnya.
PSI Tegur Viani
Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta memberikan teguran keras kepada anggota DPRD dari Fraksi PSI Jakarta, Viani Limardi. Pasalnya Viani kedapatan melakukan protes kepada petugas kepolisian saat kendaraannya disetop karena aturan ganjil genap.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan dengan teguran keras yang diberikan, diharapkan Viani tidak mengulani kesalahannya itu lagi.
“Kami sudah menegur keras anggota kami Sis Viani, sekaligus memastikan bahwa ini tidak akan terulang kembali,” ujar Michael.
Michael pun juga ikut meminta maaf atas kejadian ini. Ia turut mengapresiasi semua petugas kepolisian dan dishub yang bertugas menegakkan aturan yang berlaku.
“Petugas di lapangan sudah bekerja keras menegakkan aturan yang ditetapkan pemerintah. Kami berterima kasih kepada kerja para petugas di lapangan,” tambah Michael.
Michael juga menambahkan bahwa adanya perbedaan pendapat soal aturan selayaknya disampaikan dan diupayakan di dalam forum pengambilan kebijakan.
Menurutnya sebagai wakil rakyat, ke-delapan anggota legislatif yang ada dalam Fraksi PSI harus siap diawasi, termasuk mendapat teguran ataupun sanksi dari Partai.
“Ini sudah menjadi konsekuensi, sedari awal Fraksi PSI memastikan setiap anggotanya harus siap bekerja dan siap diawasi. Ada nilai-nilai dan etika publik yang harus kita jaga. Menjadi pejabat negara bukan otomatis lepas dari kesalahan,” pungkasnya.
TERPOPULER