Suara.com - Hasil survei yang dilakukan lembaga Indonesia Political Opinion terhadap penanganan pandemi Covid-19 menunjukkan mayoritas publik tidak puas dengan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat.
Responden yang menyatakan tidak puas (67 persen), merasa puas (14 persen), dan mengatakan ragu-ragu (19 persen).
"Dalam evaluasi penanganan pandemi belum memuaskan publik, apalagi dengan program PPKM darurat, dalam temuan IPO cukup mengkhawatirkan karena sangat menurun jika dibandingkan dengan temuan IPO pada April 2021," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra dalam diskusi bertajuk Pandemi & Konstelasi Politik 2024 secara virtual, Sabtu (14/8/2021).
Sebanyak 68 persen responden menilai kebijakan PPKM darurat berdampak pada bidang sosial. Pada bidang ekonomi (73 persen) responden menilai sangat berdampak, dan 61 persen responden menilai berdampak pada bidang politik/hukum.
Dari survei juga terbaca, tingkat kepuasan responden terhadap panglima tertinggi untuk penanganan Covid-19 masih tinggi. Sebanyak 52 persen responden merasa puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo, 41 persen tidak puas, dan 7 persen ragu-ragu.
Tetapi, menurut Dedi, angka tersebut masih lebih kecil ketimbang pada hasil survei IPO yang dilakukan sebelumnya.
"Kalau dibandingkan survei April, presiden masih mendapat tingkat kepuasan sebesar 56 persen. Berarti ada penurunan yang lumayan tajam."
Survei IPO diselenggarakan sejak 2 hingga 10 Agustus 2021. Survei melibatkan 1.200 responden, menggunakan metode multistage random sampling dengan pengukuran kesalahan 2,50 persen dan tingkat akurasi data 97 persen.
Baca Juga: Begini Kolaborasi Pemuda Dan Komunitas Religi Dalam Penanganan Pandemi di Papua
