Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat aturan yang jelas dan berkesinambungan soal penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini disampaikan Puan dihadapan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan bersama di DPR RI, Senin (16/8/2021).
"Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pengendalian Covid-19 agar disertai dengan aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin," kata Puan dalam pidato pembukaannya dalam Sidang.
Menurutnya, pemerintah dalam menyampaikan aturan soal penanganan pandemi harus terkoordinasi dengan baik.
Selain itu ia juga meminta agar hal itu bisa satu suara dalam pelaksanaan.
"Bersinergi satu dengan yang lainnya serta satu suara dalam melaksanakannya, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat," tuturnya.
Lebih lanjut, putri Megawati Soekarnoputri itu juga menegaskan agar protokol kesehatan atau prokes dapat dipraktikkan secara oleh lembaga pemerintahan. Kendati begitu, Puan menyatakan DPR akan mendukung pemerintah terkait penanganan pandemi.
"Komitmen pelaksanaan protokol kesehatan secara disiplin agar dapat dipraktekan dan diperlihatkan oleh seluruh Lembaga Pemerintahan sehingga dapat menjadi panutan bagi seluruh masyarakat," tuturnya.
Sidang Tahunan
Untuk diketahui, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan bahwa pengamanan yang dilakukan sudah maksimal.
Baca Juga: Jokowi Sebut Pelayanan Elektronik Bikin Kinerja MK dan MA Lebih Cepat
Kendati kehadiran fisik di Kompleks Parlemen dibatasi hanya 60 orang, tetapi pengamanan yang diterapkan karena kehadiran presiden itu dilakukan semaksimal mungkin.
"Untuk keamanan sebenarnya nggak jauh beda, yaitu gunakan keamanan maksimal, sama seperti tahun lalu," ujar Indra, Minggu (15/8/2021).
Hanya saja, kata Indra, memang untuk tampak fisik keamanan dibuat tidak mencolok seperti tahun sebelumnya. Namun ia enggan menyebutkan rinci berapa jumlah pengamanan yang dikerahkan.
"Saya pastikan keamanan akan lebih tidak kelihatan tapi akan maksimal," kata Indra.
Sementara itu, terkait kehadiran yang dibatasi hanya 60 orang di dalam ruang sidang, Indra mengatakan pelaksanaan sidang tahunan kali ini memang dibuat minimalis dengan pembatasan kehadiran. Mengingat situasi saat ini masih di tengah pandemi, di mana kebijakan PPKM berskala lebel masih diterapkan.
